Oleh: Martin Sembiring
*Pendahuluan: Kompas Spiritual Berhadapan dengan Realitas Materialisme*
Medan I Gebrak24.com - Pada Masa Paskah VI, Mgr. Kornelius Sipayung OFMCap mengingatkan kita melalui Kis 18:23–28 dan Yoh 16:23b–28 tentang gerak hidup Kristus yang turun dan naik. Pesan ini menegaskan bahwa hidup manusia berawal dari yang suci, berjalan dengan kompas moral, dan berakhir pada tujuan transenden untuk kembali kepada Allah. Iman mengajarkan Jalan Salib: kesetiaan, solidaritas, pengorbanan, dan keberanian bersaksi, sebagaimana ditunjukkan Apolos.
Namun kenyataan sosiopolitik hari ini jauh berbeda. Bangsa ini sedang dikepung arus *Liberalisme* yang mendewakan kebebasan individu dan pasar bebas. Paham ini secara sistematis meluruhkan kedaulatan rakyat, mengikis semangat kebersamaan, dan melakukan de-Pancasilaisasi terhadap tatanan bernegara.
*I. Liberalisme: Anti-Iman, Kekosongan Eksistensial, dan Ateisme Praktis*
Liberalisme berdiri sebagai antitesa Pancasila. Jika Pancasila meneguhkan gotong royong dan keseimbangan komunal, liberalisme menghancurkannya demi memuja egoisme individu melalui kebebasan tanpa batas. Masyarakat direduksi menjadi kumpulan unit ekonomi yang dipaksa bersaing tanpa etika.
*Menurut Martin Sembiring*, liberalisme pada dasarnya anti terhadap Iman kepada Tuhan dan anti terhadap kebenaran yang memberi kepastian hidup. Iman memberi kompas teologis, jaminan moral, dan arah tujuan akhir bagi jiwa manusia. Liberalisme meruntuhkannya dengan menawarkan kebebasan liar yang hampa, mencampakkan otoritas Ilahi, dan membiarkan manusia terombang-ambing dalam kekosongan sekuler.
Ketika partai politik dan sistem ekonomi mengabaikan musyawarah serta keadilan sosial, bangsa ini terjerumus pada *Ateisme Praktis*. Banyak pihak masih menjalankan ritual keagamaan di bibir, tetapi dalam kebijakan politik dan ekonomi bertindak seolah Tuhan tidak berotoritas. Kezaliman struktural dibiarkan merajalela, padahal setiap kebijakan yang menyengsarakan rakyat adalah dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Mahkamah Ilahi.
*II. Demokrasi Prosedural: Parlemen Liberal dan Komersialisasi Kaum Borjuis*
DPR yang seharusnya menjadi penjaga Amanat Penderitaan Rakyat sesuai Sila Keempat kini kerap menjadi pabrik regulasi bagi kepentingan kapitalisme global dan oligarki. Sistem partai tanpa musyawarah mufakat telah mengubah demokrasi kita menjadi demokrasi liberal yang kebablasan.
*Menurut Martin Sembiring*, partai yang mengabaikan musyawarah membuka ruang bagi dominasi kaum borjuis. Ketika parpol hanya tunduk pada kekuatan modal, logistik finansial menggeser integritas ideologis. Hasilnya adalah legislasi yang digerakkan pasar, yang atas nama efisiensi dan investasi meliberalisasi sektor agraria, energi, dan ketenagakerjaan tanpa proteksi bagi rakyat kecil, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
*III. Gurita BUMN: Beranak-Pinak dan Mandulnya Deviden Maritim*
Penyimpangan terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga terjadi di tubuh BUMN. Pelindo, PTPN, Perumnas, Angkasa Pura, dan lainnya telah membentuk gurita anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
*Menurut Martin Sembiring*, fenomena ini adalah penyelundupan hukum berpolakan liberalisme korporasi. Dengan berdalih status swasta murni, entitas ini menghindari pengawasan negara, audit BPK, dan jerat UU Tipikor, sehingga menjadi lahan bancakan proyek bagi kroni politik.