Ironisnya, di negara kepulauan terbesar di dunia, BUMN maritim seperti Pelindo belum memberikan deviden negara yang sepadan. Alih-alih menekan biaya logistik untuk rakyat antar-pulau, anak usahanya justru mengejar rente komersial, sementara masyarakat di pulau terluar tetap menanggung harga kebutuhan yang tinggi.
*IV. UMKM Terkapar: Kaum Marhaen Menjadi Penonton di Negerinya Sendiri*
Dampak paling nyata dari perkawinan liberalisme dan korupsi sistemik dirasakan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional kini terkapar tanpa proteksi, menghadapi gempuran produk asing dan monopoli korporasi raksasa yang merambah sektor ritel dan pangan.
Rakyat Marhaen hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Tanah, air, hutan, dan pelabuhan dikelola serakah oleh persekutuan elite politik dan oligarki. Kekayaan negara dikuras melalui regulasi pesanan, sementara rakyat lokal hanya mendapat remah kemakmuran di atas tanah yang dijarah.
*V. Restorasi Tata Hukum: Menegakkan Pancasila sebagai Otoritas Tertinggi*
Dalam iman, kita mengakui bahwa otoritas tertinggi ada di tangan Tuhan yang memegang kendali atas sejarah dan kehidupan kekal. Dalam kehidupan berbangsa, prinsip ini harus mewujud dalam tata hukum: seluruh undang-undang, PP, Perda, peraturan kementerian, hingga regulasi lembaga harus tunduk pada *Otoritas Pancasila*.
*Menurut Martin Sembiring*, Indonesia berdiri karena kesepakatan luhur bahwa Pancasila adalah Staatsfundamentalnorm, sumber dari segala sumber hukum negara. Jika otoritas Pancasila dilemahkan oleh cengkeraman liberalisme, kita sedang meruntuhkan kedaulatan rakyat yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar.
Tidak boleh ada satu pun peraturan yang menyelundupkan pasal liberal yang mematikan ruang hidup rakyat. Regulasi kementerian dan lembaga tidak boleh menjadi alat privatisasi hajat hidup orang banyak atau menghindarkan kekayaan negara dari pengawasan publik.
*Penutup: Reformasi Radikal untuk Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi*
Kita tidak boleh diam dalam keheningan ateisme praktis yang mematikan ini. Menghadapi kepungan liberalisme, *Reformasi Parpol dan Reformasi DPR* adalah keharusan agar kekuasaan kembali berpihak pada rakyat.
Dekolonialisasi berpikir harus dilakukan secara total:
1. Kembalikan parpol pada khittah musyawarah mufakat sesuai Sila Keempat untuk menghentikan dominasi kaum borjuis.
2. Putus relasi transaksional antara politisi dan oligarki dengan membatasi biaya politik secara ketat.
3. Audit radikal dan pangkas gurita anak-cucu BUMN, terutama sektor maritim seperti Pelindo, agar kembali melayani publik dan menyumbang deviden negara.
4. Tegakkan prinsip bahwa seluruh hierarki regulasi wajib lolos uji keselarasan di bawah Otoritas Pancasila.