“Ini menyangkut pendidikan anak-anak Aceh Singkil dan penggunaan uang negara. DPRK harus turun tangan. Jangan sampai masyarakat baru mengetahui persoalannya setelah semuanya terlambat,” tegasnya.
Pemkab Diminta Jangan Beri Janji Kosong
Budi menilai pemerintah daerah harus memberikan jawaban berdasarkan dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Kalau masih berjalan, tunjukkan dasar dan tahapannya. Kalau ada kendala, buka kepada publik. Kalau ada perubahan lokasi atau kebijakan pemerintah pusat, sampaikan secara terang. Jangan masyarakat hanya disuguhi janji pembangunan,” pungkas Budi Harjo.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan gedung, melainkan program pendidikan yang menyangkut masa depan masyarakat kurang mampu.
“Aceh Singkil jangan sampai hanya menjadi penonton ketika daerah lain masuk daftar pembangunan. Pemerintah harus memperjuangkan kepastian, bukan sekadar menyampaikan harapan,” tutupnya. (tim/red).