Selain itu, senator yang telah menjabat tiga periode ini juga berharap agar terkait investasi sektor migas termasuk di Blok Andaman yang di operasikan Mubadala Energy selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Aceh tidak hanya menjadi penonton tanpa dampak sama sekali terhadap kehidupan sosial ekonomi serta kemakmuran masyarakat Aceh.
"Selaku anggota DPD RI dapil Aceh, saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat dan kepala daerah terkait investasi migas terutama Mubadala Energy agar jangan sampai Aceh hanya menjadi penonton tanpa menerima dampak sama sekali terhadap sosial ekonomi dan kemakmuran masyarakat", tegas Haji Uma.
Haji Uma menambahkan bahwa berdasar pertimbangan atas hal tersebut, dirinya berdiskusi dengan Rektor Unimal terkait berbagai aspek dalam konteks Mubadala Energy dan investasi migas di Aceh.
Diakhir penyampaiannya, Haji Uma turut menyoroti pentingnya memperjuangkan agar pengolahan gas tidak dilakukan di tengah laut, yang berpotensi mereduksi kendali daerah terhadap sumber daya tersebut.
“Kalau pengolahannya di laut dan langsung dikapalkan, maka ini tidak bisa kita kontrol, dan akan kembali mendegradasi hak-hak daerah. Maka dari itu, kita akan dorong pemerintah agar proses pengolahan (destilasi) dilakukan di Aceh. Apalagi Lhokseumawe misalnya telah memiliki berbagai infrastruktur dari Arun dulu,” tutupnya. (*).