nasional

Banjir Aceh Mengancam: Darurat Bencana Nasional Dibutuhkan!

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:23 WIB


Lebih lanjut, Koalisi Sipil menilai pemerintah pusat tidak konsisten dalam kebijakan.


Di satu sisi menolak menetapkan status bencana nasional, namun di sisi lain membentuk berbagai satuan tugas (satgas), termasuk Satgas Pemulihan Pascabencana oleh DPR RI.


“Kami melihat Satgas ini hanya sebagai upaya pemerintah pusat lari dari penetapan status bencana nasional, akibatnya terjadi ketidakjelasan dalam kebijakan anggaran khusus untuk penanganan banjir dan longsor Sumatera,” jelas Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) ini. 


Koalisi Sipil mencatat, hingga hari ke-46 bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, dampaknya masih sangat serius. Ratusan ribu warga masih mengungsi, ratusan orang dilaporkan hilang, dan lebih dari seribu orang meninggal dunia. Bahkan, disebutkan terdapat korban meninggal akibat kelaparan dan kedinginan.


Tak hanya itu, hujan deras yang masih mengguyur di sejumlah daerah Aceh dan Sumatera menyebabkan sebagian wilayah kembali terendam banjir. Di Aceh Utara, misalnya, status transisi yang baru berlangsung dua hari kembali berubah menjadi tanggap darurat akibat curah hujan masih tinggi.


“Itu artinya banjir dan tanah longsor Sumatera belum pada tahapan pascabencana,” tegas Alfian.


Atas dasar tersebut, Koalisi Sipil kembali mendesak Presiden Prabowo segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana Sumatera.


Halaman:

Terkini