|
-
|
| Gambar/ ilustrasi |
ACEH UTARA (Gebrak24.com) — Dugaan penyimpangan dana Pokok-pokok Pikiran Rakyat atau Pokir senilai hampir Rp10 miliar di Aceh Utara terungkap ke publik.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan sekitar 80% aliran dana Pokir tahun anggaran 2026 Diduga jatuh ke tangan keluarga oknum anggota dewan.
Temuan itu didapat setelah tim media melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan penerima bantuan di Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. Lokasi ini dijadikan sampel penelusuran.
"Sekitar 80 persen respon masyarakat, aliran dana Pokir jatuh ke tangan keluarga oknum dewan. Sekitar 20 persen diterima orang yang memiliki hubungan khusus dengan oknum dewan," kata narasumber di lapangan.
Bahkan sejumlah penerima secara spontan mengakui bantuan tersebut berasal dari anggota dewan. Data penerima bantuan terlampir di akhir laporan hasil penelusuran.
Dinsos Benarkan Dana Titipan Pokir
Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, Fakrurazi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa bantuan sosial tersebut merupakan *titipan dana Pokir anggota dewan tahun anggaran 2026.
Proses pengesahan APBK Aceh Utara 2026 sebelumnya sempat molor beberapa kali. Salah satu penyebabnya adalah defisit anggaran akibat berkurangnya transfer dana dari pusat ke daerah menyusul penurunan pendapatan APBN.
Saat itu inisiatif anggota dewan sepakat melakukan efisiensi anggaran. Sasaran pemangkasan justru dana hak fakir miskin berupa bantuan rumah dan modal usaha dengan dalih tidak mendesak.
Padahal arahan pemerintah pusat meminta pemangkasan dilakukan pada pos yang kurang penting, dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat ekonomi lemah serta infrastruktur mendesak.
Seharusnya untuk Korban Banjir 2025
Ironisnya, di Aceh Utara dana Pokir justru diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Padahal seharusnya dana tersebut dialihkan kepada warga yang kehilangan harta benda akibat banjir dahsyat akhir tahun 2025 lalu.