Jakarta I Gebrak24.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memperluas jejaring kerja sama atau memperbanyak “kaki” guna mendukung program prioritas pemerintah. Misalnya, penanggulangan stunting, pelayanan kesehatan, pemberantasan buta huruf, hingga pengentasan kemiskinan.
Hal ini ditegaskan Mendagri dalam Pelantikan Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (24/4/2025).
“Kadang-kadang pemerintah pusat juga ada banyak sekali program, tapi enggak punya kaki di lapangan. Kemenkes enggak punya banyak kaki di lapangan, Kementerian Pendidikan enggak punya banyak kaki di lapangan, Kementerian Sosial enggak banyak kaki di lapangan. Mereka membutuhkan [PKK] dan mau ngajaknya PKK terus. Karena tahu PKK, kekuatan ibu-ibu ini hebat,” kata Mendagri.
Mendagri menambahkan, TP PKK juga dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurut Mendagri, salah satu keunikan TP PKK adalah kemampuannya menjangkau hingga tingkat rumah tangga. Hal ini menjadikan TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dengan jangkauan yang bahkan melampaui institusi keamanan negara seperti Polri maupun TNI.
“Yang bisa masuk sampai tingkat rumah tangga, hanya satu lembaga ormas, yang non-pemerintah, yang namanya Pemberdayaan [dan] Kesejahteraan Keluarga, PKK. Kalau dihitung jumlahnya, anggotanya sangat banyak, jutaan,” terangnya.
Ia menganalogikan TP PKK sebagai “mobil mewah” yang memiliki kapasitas besar karena merupakan lembaga dengan jaringan sangat luas. Namun, TP PKK memerlukan kepemimpinan yang kuat agar dapat bergerak secara optimal. Menurutnya, kepemimpinan adalah kunci utama, meskipun peran pengikut juga sangat penting.