Mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas terkait, PPK, serta rekanan pelaksana proyek.
Mendesak Gubernur Aceh untuk mencopot pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.
DPD ALAMP AKSI menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Aceh.
“Korupsi adalah musuh bersama yang merugikan rakyat dan menghambat pembangunan daerah. Kami akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas,” ujar perwakilan massa aksi. (rls/ops/mi)