|
-
|
| Juri bicara, Muntasir Ramli |
Aceh Utara I Gebrak24.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara melalui Juru Bicara Tgk. Muntasir Ramli menyatakan bahwa proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan rumah terdampak banjir saat ini terus dipacu agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Muntasir menjelaskan, bahwa tim yang terdiri dari Geuchik (Kepala Desa), Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sedang melakukan penyisiran data di setiap gampong (desa) untuk memastikan validitas calon penerima.
"Saat ini progress report sudah memasuki tahapan kedua, yaitu verifikasi dan validasi data yang telah diusulkan sebelumnya. Setelah direkapitulasi kembali oleh BPBD, data tersebut akan ditetapkan oleh Bupati dan Forkopimda sebelum masuk ke tahap pencairan," kata Muntasir dalam siaran persnya, Senin (16/3/2026).
Ia mengakui adanya keresahan di teingah masyarakat terkait waktu pencairan bantuan. Hal ini dinilai lumrah mengingat dampak banjir tidak hanya merusak harta benda, tetapi juga melumpuhkan sektor pertanian dan perikanan. Tercatat lebih dari 18.000 hektare sawah dan tambak warga masih tertimbun lumpur.
"Terkait kondisi ini, Bupati Aceh Utara atau yang akrab disapa Ayah Wa telah melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto serta menteri terkait agar proses bantuan bisa segera terealisasi, apalagi menjelang meugang dan Idul Fitri," ujarnya.
Muntasir memaparkan, luas wilayah Aceh Utara yang mencakup 852 gampong di 27 kecamatan menjadi tantangan tersendiri. Sebanyak 696 gampong terdampak banjir sehingga membutuhkan waktu pendataan yang teliti secara berjenjang.
Adapun rincian skema bantuan yang disiapkan pemerintah adalah sebagai berikut:
- Rumah Rusak Berat (RB): Mendapat bantuan senilai Rp60 juta dalam bentuk Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BNPB, atau donatur.
- Rumah Rusak Sedang (RS): Mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp30 juta.
- Rumah Rusak Ringan (RR): Mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp15 juta.
Selain bantuan fisik rumah, pemerintah juga mengalokasikan Bantuan Isian Hunian (BIH) senilai Rp3 juta, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) Rp5 juta, serta Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK) per bulan.
"Warga yang tinggal di Hunian Sementara juga akan diberikan Jatah Hidup (Jadup) sebesar Rp450 ribu per jiwa per bulan selama tiga bulan atau hingga hunian tetap selesai dibangun," tambahnya.
Seluruh proses pencairan nantinya akan dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima manfaat berdasarkan data by name by address yang telah melewati uji publik.
"Bupati berharap tidak ada satu pun warga terdampak yang luput dari pendataan. Target kita adalah masyarakat bisa segera bangkit dan menata kembali kehidupan yang lebih baik," pungkas Muntasir.