Perilaku kurang ajar petugas imigrasi ini membawa kita pada perenungan filosofis tentang kekuasaan. Filsuf Prancis, Michel Foucault (1926-1984) dalam teorinya tentang _Power/Knowledge_ mengingatkan bahwa lembaga-lembaga pengawas (seperti imigrasi) seringkali menyalahgunakan kekuasaan untuk mendominasi individu secara intim. Pertanyaan tentang "adik perempuan" adalah upaya penaklukan psikologis untuk menunjukkan bahwa petugas memiliki kontrol total atas kehidupan pribadi korban.
Filsuf Jerman, Arthur Schopenhauer (1788-1860), pernah berujar bahwa "Manusia pada dasarnya adalah binatang buas yang hanya mengenakan pakaian peradaban." Di Muara Enim, "pakaian peradaban" berupa seragam dinas telah gagal menutupi insting predator dari oknum petugas tersebut. Mereka kehilangan nilai yang diajarkan Immanuel Kant ((1724-1804)) mengenai _Humanity as an End_, di mana manusia seharusnya diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat atau objek pemuasan hasrat kebinatangan oknum petugas imigrasi.
Secara etis, tindakan ini mencerminkan kegagalan penerapan Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tidak ada keberadaban dalam interogasi yang melecehkan.
Rakyat Indonesia dan komunitas internasional kini menunggu keberanian pimpinan Imigrasi Pusat untuk membersihkan "sampah-sampah" birokrasi yang mengotori institusi tersebut. Keadilan untuk keluarga Mr. Maged bukan hanya soal dokumen, tapi soal memulihkan luka batin dan martabat yang telah diinjak-injak oleh sepatu laras oknum yang tidak berakal.
*Diam Berarti Setuju atas Perilaku Biadab*
Sangat disayangkan bahwa dalam kondisi tertekan, korban tidak sempat mencatat nama petugas tersebut. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk diam. Pembiaran terhadap perilaku pelecehan di lembaga publik adalah bentuk persetujuan terhadap kejahatan.
Perilaku tidak senonoh dari oknum imigrasi Muara Enim tidak hanya melukai hati keluarga Mr. Maged Eqbal, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata dunia. Negara yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan justru tercoreng oleh tindakan aparat yang tidak profesional. Jika tidak segera ditindak, kasus ini akan memperkuat persepsi negatif bahwa birokrasi Indonesia sarat dengan penyalahgunaan wewenang.
Kasus kebobrokan Kantor Imigrasi Muara Enim adalah alarm keras bagi bangsa ini. Luka batin yang dialami istri Mr. Maged Eqbal menunjukkan bahwa aparat negara masih jauh dari standar etika dan profesionalisme.
Wilson Lalengke, dengan suara lantang, menuntut agar pimpinan lembaga terkait segera mengusut dan menindak oknum yang bersangkutan. Kini saatnya negara membuktikan keberpihakannya pada rakyat dan kebenaran. Jika tidak, maka demokrasi dan kemanusiaan Indonesia akan terus terkikis oleh perilaku aparat yang bejat dan sewenang-wenang. (TIM/Red)