Pandangan tersebut menemukan resonansi dalam pemikiran para filsuf besar. Aristoteles memandang keadilan sebagai persoalan memberikan kepada setiap orang apa yang memang menjadi haknya. John Rawls, melalui gagasan justice as fairness, mengingatkan bahwa institusi sosial harus dinilai dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang berada dalam posisi paling rentan. Sementara Immanuel Kant menempatkan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat bagi kepentingan ekonomi atau kekuasaan.
Dalam konteks Tanah Papua, ketiga gagasan tersebut menyampaikan pesan yang sama: hukum tidak boleh menjadi alat untuk mengubah manusia menjadi objek dan tanah leluhur menjadi sekadar angka dalam transaksi. Empat tuntutan Aliansi Kaum Proletar dan Masyarakat Adat Tanah Moi mencerminkan keresahan tersebut.
Massa mendesak Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolres Sorong Kota menindaklanjuti perkara yang mereka sebut sebagai praktik mafia tanah. Pengunjuk rasa meminta PN Sorong memperhatikan keberatan mereka dalam perkara praperadilan; menolak izin reklamasi pantai seluas 24 hektare yang dikaitkan dengan Paulus George Hung dan PT Bagus Jaya Abadi di Distrik Maladumes, Kelurahan Suprau; serta meminta Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meninjau kembali izin reklamasi tersebut sesuai tata ruang.
Seluruh tuduhan mengenai penguasaan tanah dan perizinan tersebut tentu harus diuji berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Namun satu hal tidak boleh ditawar: masyarakat adat berhak didengar.
Wilson Lalengke menyerukan kepada aparat penegak hukum di Papua, terutama para hakim, agar menghadirkan keadilan substantif. “Jangan gunakan hukum sekadar untuk mengatakan bahwa prosedur sudah dijalankan. Gunakan hukum untuk memastikan bahwa yang benar-benar memiliki hak tidak kehilangan haknya. Keadilan yang mengabaikan masyarakat adat bukanlah keadilan yang selesai; itu hanya formalitas yang diberi nama hukum,” katanya mengingatkan.
Aksi damai Tanah Moi pada akhirnya menjadi pengingat bahwa persoalan tanah Papua tidak semata-mata mengenai batas-batas bidang tanah. Ia menyangkut pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah negara hadir untuk melindungi mereka yang haknya paling rentan, atau membiarkan kekuatan modal dan dokumen administratif menentukan siapa yang berhak atas tanah leluhur?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya akan menentukan nasib satu perkara di Sorong. Ia akan menjadi ukuran nyata tentang seberapa serius negara menghormati masyarakat adat Papua dan konstitusi yang mengakui keberadaan serta hak-hak tradisional mereka. (TIM/Red)