Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini bukan hanya soal ganti rugi lahan, tetapi soal martabat bangsa. “Jika pemerintah tidak menghormati putusan pengadilan, maka kita sedang merusak fondasi negara hukum. Suradi dan kawan-kawan telah mengingatkan kita semua bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Wilson Lalengke.
Langkah hukum yang ditempuh warga Suka Baru Lampung Selatan adalah simbol perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan birokrasi. Dengan dukungan moral dari tokoh pers seperti Wilson Lalengke, perjuangan ini semakin kuat dan bermakna. Prinsip keadilan sosial, kedaulatan hukum, demokrasi, dan solidaritas rakyat harus menjadi pegangan agar kasus serupa tidak terulang.
Kini, bola ada di tangan Kementerian PUPR. Apakah mereka akan menghormati hukum dan membayar hak warga, atau justru terus menunda dan menambah luka kepercayaan rakyat? Warga Suka Baru telah menunjukkan jalan: teguh, bersatu, dan berani menuntut keadilan. (TIM/Red)