Sementara itu, Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyambut baik kehadiran SMSI di Aceh Besar. Ia menilai organisasi perusahaan pers memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Syech Muharram berharap SMSI tidak hanya hadir sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media siber, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan Aceh Besar.
Menurutnya, media memiliki posisi penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, media juga memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, ia mengingatkan agar peran tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan profesionalisme, ketelitian, etika jurnalistik, serta melakukan verifikasi sebelum sebuah informasi dipublikasikan.
Salah satu pesan yang disampaikan Syech Muharram kepada pengurus SMSI Aceh Besar adalah agar media tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks.
“Bagi masyarakat, sebuah berita bukan sekadar rangkaian kata yang muncul di layar telepon genggam. Berita dapat membentuk persepsi, memengaruhi keputusan, bahkan menentukan bagaimana publik melihat pemerintah dan berbagai persoalan di sekitarnya,” ungkapnya.
Menurut Syech Muharram, di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan media. Akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab kepada publik harus tetap menjadi fondasi utama dalam kerja jurnalistik.
Ia juga menilai hubungan pemerintah dan perusahaan pers idealnya dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat.
“Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan, sementara media membutuhkan akses informasi yang terbuka agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional,” harap Bupati Aceh Besar hasil Pilkada 2024 yang berpasangan dengan Syukri tersebut.
Pertemuan sederhana di warung kopi kawasan Lampenerut itu akhirnya menjadi ruang dialog yang cukup panjang. Hampir dua jam percakapan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban.
Pemerintah bekerja melalui program dan kebijakannya. Sementara perusahaan pers menjalankan peran melalui pemberitaan, pena, kamera, dan ruang informasi publik.
Di antara keduanya, masyarakat menjadi pihak yang menerima manfaat sekaligus memberikan penilaian terhadap proses dan hasil pembangunan.
Karena itu, sinergi pemerintah dan pers bukan tentang siapa yang paling dominan, melainkan bagaimana keduanya dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional.
Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan. Media membutuhkan keterbukaan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial. Sedangkan masyarakat membutuhkan informasi yang benar, berimbang, dan mencerdaskan. ***