nasional

Berakhirnya Mandat MINURSO dan Masa Depan Sahara Maroko: Persisma Dorong Penguatan Keamanan dan Pemulangan Pengungsi Sahrawi

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21:20 WIB

Langkah-langkah tersebut, menurutnya, perlu mencakup penguatan institusi keamanan sipil, perlindungan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang adil.

Dalam perspektif filsafat politik, pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya Leviathan memberikan pelajaran penting bahwa keamanan merupakan salah satu fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Tanpa jaminan keamanan, masyarakat akan sulit menikmati kebebasan, menjalankan aktivitas ekonomi, ataupun membangun masa depan.

Namun, keamanan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kemampuan negara mengendalikan wilayah. Keamanan sejati harus menghadirkan perlindungan bagi setiap manusia.

Nasib Pengungsi Sahrawi di Tindouf

Di antara berbagai persoalan lainnya yang harus mendapatkan perhatian, Wilson Lalengke menempatkan nasib masyarakat Sahrawi yang tinggal di kamp-kamp pengungsi Tindouf, Aljazair, sebagai persoalan kemanusiaan yang sangat mendesak. Menurutnya, masyarakat Sahrawi merupakan bagian penting dari sejarah, identitas, dan kehidupan sosial kawasan Sahara.

Mereka tidak boleh dilupakan dalam setiap pembicaraan mengenai masa depan wilayah tersebut. Ratusan ribu pengungsi yang disebutkan dalam berbagai narasi mengenai persoalan Tindouf membutuhkan perhatian serius, khususnya terkait hak hidup layak, masa depan keluarga, pendidikan anak-anak, dan kesempatan untuk menentukan tempat tinggal mereka.

Wilson Lalengke berharap Pemerintah Maroko dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil inisiatif untuk membangun mekanisme pemulangan pengungsi secara sukarela, aman, bermartabat, dan terencana ke tanah asal mereka di Sahara Maroko.

Pemulangan tersebut, menurutnya, harus disertai program reintegrasi yang konkret. Para pengungsi yang kembali perlu memperoleh tempat tinggal, dokumen kependudukan, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi bersama masyarakat Sahrawi yang telah lama menetap di kawasan tersebut.

Ia juga berharap Aljazair dapat berperan konstruktif dalam proses kemanusiaan tersebut. Kerja sama lintas negara sangat diperlukan agar persoalan pengungsi tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam hal ini, mandat historis MINURSO memang mencakup dukungan terhadap pemulangan pengungsi Sahara Barat melalui kerja sama dengan UNHCR. Namun, pelaksanaan program tersebut tidak pernah mencapai penyelesaian sebagaimana direncanakan. 

Pemikiran filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804) mengenai perdamaian abadi (Perpetual Peace) sangat relevan dengan persoalan ini. Kant menekankan pentingnya hubungan damai antarkomunitas politik yang dibangun berdasarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip-prinsip keadilan.

Perdamaian tidak akan benar-benar sempurna apabila masih ada keluarga yang terpisah, anak-anak yang tumbuh tanpa kepastian masa depan, dan masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian status serta tempat tinggal.

Sementara itu, pemikiran filsuf dan ekonom Amartya Sen dalam konsep Development as Freedom mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, melainkan perluasan kebebasan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dengan demikian, pemulangan dan reintegrasi masyarakat Sahrawi harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia, bukan sekadar persoalan administratif atau politik.

Perdamaian Harus Menghasilkan Keadilan

Wilson Lalengke berharap perkembangan terbaru mengenai MINURSO dapat menjadi awal dari babak baru hubungan damai di kawasan Afrika Utara. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan dialog, menghindari provokasi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Baginya, keberhasilan suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh luas wilayah dan kekuatan pemerintahannya, melainkan juga oleh kemampuannya memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya.

Halaman:

Terkini