|
-
|
| Mahmud Padang |
Banda Aceh I Gebrak24.com - Ketua DPW Aliansi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Aceh, Mahmud Padang, melontarkan bantahan keras terhadap klarifikasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan terkait polemik dominasi belanja obat melalui sistem e-purchasing yang disebut mencapai sekitar 67 persen kepada satu penyedia, PT SMC.
Menurut Mahmud, klarifikasi yang disampaikan Dinas Kesehatan hanya berisi penjelasan normatif mengenai mekanisme pengadaan melalui e-Katalog, namun sama sekali belum menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan publik.
"Yang dipersoalkan masyarakat bukan apakah e-purchasing dibolehkan atau tidak. Itu semua orang sudah tahu. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dari sekian banyak penyedia di e-Katalog, justru sekitar 67 persen atau 10 paket pengadaan terkonsentrasi kepada satu perusahaan. Itu yang seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada publik," kata Mahmud Padang dalam siaran persnya, Sabtu (18/7/2026).
Ia menilai alasan Dinas Kesehatan yang menyebut pemilihan penyedia didasarkan pada harga, spesifikasi, stok, kemampuan distribusi hingga waktu pengiriman belum dapat menjawab dugaan adanya dominasi pengadaan.
Menurutnya, apabila alasan tersebut benar, seharusnya Dinas Kesehatan menyampaikan data pembanding secara rinci.
"Apakah hanya PT SMC yang memiliki barang sesuai kebutuhan Dinas Kesehatan Aceh Selatan? Apakah penyedia lain di e-Katalog tidak memiliki stok, tidak memenuhi spesifikasi, atau harganya lebih mahal? Mana data evaluasinya? Mana pembandingnya? Jangan hanya menyampaikan norma tanpa membuktikan fakta," ujarnya.
Mahmud menilai, selama data tersebut tidak dibuka kepada publik, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai objektivitas proses pemilihan penyedia.
*Tantang Batalkan Penunjukan Jika Terbukti Belum Miliki CDOB*
Mahmud juga menyoroti pernyataan Dinas Kesehatan yang menyebut masih akan melakukan verifikasi terkait dugaan PT SMC belum memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
Menurutnya, pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar.
"Kalau benar sekarang masih diverifikasi, berarti publik berhak bertanya, apakah sebelum perusahaan ditunjuk sebagai penyedia, status legalitas dan persyaratan administrasinya memang sudah diperiksa secara menyeluruh atau belum?" katanya.
Ia pun secara terbuka menantang Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan untuk membatalkan proses penunjukan PT SMC apabila hasil verifikasi nantinya membuktikan perusahaan tersebut belum mengantongi sertifikat CDOB pada saat ditetapkan sebagai penyedia.