Menyinggung tentang penghapusan harta kekayaan, Saragi yang Ketua Pengda AKP2I Sumatera Utara ini menambahkan amnesty pajak dapat ditebus oleh wajib pajak dengan melakukan pelaporan seluruh harta kekayaan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berlaku
"Bahkan seperti biasanya kita sebagai wajib pajak setiap keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi dengan pembayaran denda. Tapi jika kita mengikuti kebijakan tax amnesty, denda tersebut tidak diberlakukan. Artinya terbebas dari sanksi administrasi, dan denda," jelas Saragi seraya menambahkan maka diharapkan wacana pemerintah tax amnesty jilid III pada 2025 bisa terealisasi dengan baik. (bay)