Ia menilai Kejaksaan Tinggi Aceh perlu turun langsung untuk memastikan proses pengusutan berjalan independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari munculnya persepsi bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang mendapat perlindungan hukum.
"Jangan sampai masyarakat menilai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan hasil penyelidikannya kepada publik. Namun jika ditemukan indikasi tindak pidana, siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban," tegasnya. (rls/ops/mi)