Permahi menolak segala bentuk justifikasi teknokratik seperti peta topografi versi militer atau dalih administratif belaka. “Ketika UU sudah bicara, maka semua dalih teknis hanyalah cara membenarkan pelanggaran.”
Bagi rakyat Aceh, tanah bukan hanya aset, tetapi identitas. Sejarah panjang perjuangan dan konflik berdarah membuat setiap jengkal wilayah Aceh menyimpan nilai simbolik yang dalam. Ketika wilayah itu digeser secara sepihak, yang tercabik bukan hanya peta, tapi juga harga diri.
“Kami tidak bicara atas dasar emosi semata. Kami bicara soal sejarah yang sudah berurat akar, dan soal kesepakatan damai yang menjadi pondasi perdamaian Aceh. Jangan main-main dengan itu,” katanya. (rls/red)