Dr.Iswadi.M.Pd
Jakarta I Gebrak24.com- Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Pemeriksaan laporan keuangan dan harta kekayaan calon menteri merupakan langkah krusial dalam menjaga transparansi dan integritas di dalam pemerintahan. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus dilibatkan secara aktif.
Hal tersebut disampaikan , Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Minggu 29 September 2024.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut menjelaskan Keterlibatan kedua lembaga ini bukan hanya untuk memenuhi aspek legal, tetapi juga memastikan bahwa para calon menteri yang akan memegang jabatan publik memiliki rekam jejak yang bersih dari tindakan korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan.karena KPK memiliki mandat kuat untuk memerangi korupsi di semua tingkatan pemerintahan.
Salah satu upaya preventifnya adalah melakukan verifikasi dan audit terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Dr. Iswadi, M.Pd. Calon menteri diwajibkan untuk melaporkan semua aset yang mereka miliki, mulai dari properti, saham, hingga simpanan tunai di bank, baik di dalam maupun luar negeri.
KPK kemudian melakukan pemeriksaan mendetail terhadap laporan tersebut. Ini termasuk memverifikasi apakah ada aset yang tidak dilaporkan, yang mungkin mengindikasikan potensi kekayaan ilegal atau hasil tindak pidana. Namun, KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memeriksa aliran dana dan transaksi keuangan yang mencurigakan. Di sinilah peran PPATK menjadi sangat penting.
"Sebagai lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki akses terhadap data transaksi keuangan, baik domestik maupun internasional.,"katanya