Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui audit investigatif, pemeriksaan dokumen transaksi, analisis harga pembanding, penelusuran aliran dana, hingga pemeriksaan komunikasi para pihak. Karena itu, ALAMP AKSI tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi, melainkan meminta aparat penegak hukum menjadikan pola pengadaan tersebut sebagai objek penyelidikan.
"Dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang memperkaya korporasi dan menimbulkan kerugian negara, maka Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor juga berpotensi menjadi pintu masuk. Namun, penerapannya tentu harus didasarkan pada pembuktian, bukan semata-mata pada dugaan," katanya.
Mahmud menambahkan, apabila nantinya ditemukan bukti adanya pemberian komisi, hadiah, atau imbalan kepada pejabat pengadaan agar memilih penyedia tertentu, maka ketentuan mengenai suap maupun gratifikasi dalam UU Tipikor juga dapat menjadi objek penerapan hukum sesuai fakta yang terungkap dalam proses penyidikan.
Temuan ALAMP AKSI tidak berhenti di Dinas Kesehatan. Berdasarkan penelusuran organisasi tersebut, PT Sultan Medical Center juga memperoleh 10 paket e-Katalog pada BLUD RSUD Yuliddin Away Aceh Selatan dengan nilai sekitar Rp1 miliar. Akumulasi paket pada dua instansi tersebut dinilai semakin memperkuat perlunya evaluasi terhadap pola konsentrasi pengadaan.
Selain itu, ALAMP AKSI juga meminta aparat pengawas menelaah status dan kualifikasi badan usaha penyedia. Apabila PT Sultan Medical Center merupakan pelaku usaha kecil, maka perlu dihitung Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagaimana diatur dalam pedoman pengadaan LKPP. Perhitungan tersebut bertujuan memastikan penyedia tidak menerima paket secara bersamaan melebihi kemampuan pelaksanaan pekerjaan yang dipersyaratkan. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki kualifikasi non-kecil, maka aspek kemampuan paket harus dinilai berdasarkan klasifikasi usaha dan kapasitas riil perusahaan, bukan semata-mata jumlah kontrak yang diperoleh.
"Bukan berarti banyak paket otomatis melanggar hukum. Tetapi ketika satu perusahaan menguasai pengadaan dalam jumlah besar, sementara muncul persoalan mengenai persyaratan legal distribusi dan aspek kemampuan pelaksanaan pekerjaan, maka audit menyeluruh menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda," kata Mahmud.
ALAMP AKSI mendesak Inspektorat Aceh Selatan, BPK, BPOM, LKPP, serta Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan pemeriksaan terpadu terhadap keseluruhan proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia, kewajaran harga, kelengkapan perizinan, hingga pelaksanaan distribusi barang.
"Bila seluruh proses telah sesuai ketentuan, tentu hasil audit akan memulihkan kepercayaan publik. Namun apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, rekayasa spesifikasi, pelanggaran persyaratan distribusi, atau praktik koruptif lainnya, maka seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Pengadaan kesehatan menyangkut keselamatan masyarakat, sehingga tidak boleh ada kompromi terhadap integritas tata kelolanya," ujar Mahmud. (rls/ops/mi)
Sumber data :