“Coba saja diperiksa di kantor-kantor, apakah penempatannya selama ini sudah sesuai. Masih ada yang kami nilai tidak sesuai, misalnya sarjana hukum ditempatkan di bidang ekonomi, bahkan ada yang menjadi guru. Apakah ini sudah sesuai dengan prinsip meritokrasi?” ujar salah seorang pegawai.
Pernyataan tersebut merupakan keluhan pegawai yang bersangkutan dan masih memerlukan klarifikasi dari instansi terkait.
Selain persoalan penempatan, kesejahteraan tenaga kerja paruh waktu juga menjadi sorotan. Sejumlah pegawai mengaku menerima penghasilan sekitar Rp200 ribu per bulan, sementara mereka merasa memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang cukup berat.
Salah seorang pegawai mencontohkan tugas penanganan kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu, termasuk pada dini hari.
“Misalnya, kalau ada rumah warga terbakar pukul 02.00 pagi, kami harus pontang-panting memadamkan api. Kami meninggalkan anak dan istri, bahkan mempertaruhkan nyawa,” ungkapnya.
Menurut para pegawai tersebut, kondisi kesejahteraan tenaga paruh waktu masih jauh berbeda dibandingkan dengan pegawai yang telah berstatus ASN.
Mereka juga mempertanyakan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang, menurut mereka, belum memberikan perlakuan setara bagi tenaga paruh waktu. Padahal, mereka mengaku harus mengikuti ketentuan absensi masuk dan pulang kantor serta menjalankan beban kerja yang dinilai tidak jauh berbeda dengan pegawai lainnya.
Para pegawai berharap pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak hanya menegakkan disiplin melalui operasi tertib kinerja, tetapi juga mengevaluasi penempatan pegawai, beban kerja, serta kebijakan kesejahteraan tenaga paruh waktu.
Mereka meminta agar penerapan disiplin di lingkungan pemerintah daerah berjalan beriringan dengan pembagian tugas yang jelas, penempatan sesuai kompetensi, dan kebijakan penghasilan yang mempertimbangkan tanggung jawab pekerjaan.
Sementara itu, persoalan besaran penghasilan, pemberian TPP, serta kesesuaian penempatan tenaga paruh waktu perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada BKPSDM dan instansi terkait agar memperoleh penjelasan resmi. (Firdaus)