“Pelayanan kesehatan adalah amanah yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, dan tidak ada alasan pembenaran untuk meninggalkan tugas dan kewajiban tersebut,” ujarnya dengan tegas.
Haji Uma juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi pelayanan publik di Aceh Utara saat ini. Dirinya juga mencatat ini bukanlah kasus pertama yang menunjukkan lemahnya penegakan aturan dan disiplin petugas.
"Baru-baru ini juga terjadi tragedi kebakaran rumah di Alue Ie Puteh yang berujung korban jiwa karena ketiadaan sopir pemadam kebakaran saat dibutuhkan,” ungkapnya.
Kejadian sopir ambulance yang tidak ada di tempat saat pasien membutuhkan bantuan di Puskesmas Tanah Pasir merupakan bukti nyata lemahnya pengawasan dan penegakan Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Aceh Utara.
"Saya mendesak pemerintah daerah untuk bersikap tegas dan mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum yang lalai menjalankan tugas dan amanah ini. Kalau pemerintah Aceh Utara serius ingin mewujudkan visi 'Aceh Utara Bangkit" terutama dalam sektor kesehatan, maka harus ada tindakan nyata untuk memperbaiki sistem pelayanan dan memberhentikan oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.
Haji Uma berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama, demi keselamatan dan kesejahteraan warga Aceh Utara.
Klarifikasi kepala Puskesmas