"Kita juga perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi pemuda dan penyandang disabilitas dalam kegiatan PKK, baik dalam aspek pelatihan, kewirausahaan, maupun kepemimpinan. Hal ini penting agar semangat kolaborasi dan kesetaraan menjadi fondasi dalam membangun bangsa yang maju dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas Ribka.
Sementara itu, dalam laporannya Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian menjelaskan, digelarnya Rakernas bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan Gerakan PKK dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, serta dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Tri mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum dalam menetapkan rencana induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029.
"Dan strategi Gerakan PKK sebagai acuan utama perencanaan dan pelaksanaan program Gerakan PKK untuk periode lima tahun ke depan," tambahnya.
Tri berharap, TP PKK dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, diharapkan pula momentum tersebut menjadi titik tolak bagi Gerakan PKK untuk terus berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat di seluruh Indonesia.
Untuk diketahui, usai pembukaan tersebut, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan hasil keputusan Rakernas oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP PKK Pusat Yane Ardian.
Turut hadir pada kegiatan ini Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Syarifah Suraidah Rudy, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Balombo. Hadir pula para pengurus TP PKK Pusat, serta perwakilan dari daerah. (rls/red).