Medan I Gebrak24.com - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi sorotan nasional setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Perkembangan kasus tersebut memantik pertanyaan serius mengenai integritas aparat, batas kewenangan, etika kekuasaan, serta loyalitas pejabat negara terhadap konstitusi dan kepentingan bangsa.
Menanggapi persoalan tersebut, aktivis sosial-politik Muhammad Mas’ud Silalahi menyampaikan kritik keras. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara, apabila terbukti dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa.
“Ini persoalan yang menyentuh kehormatan institusi negara, integritas aparat, dan kepercayaan publik. Bagaimana mungkin kewenangan yang diberikan negara untuk melindungi masyarakat justru diduga digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum?” demikian pandangan kritis yang disampaikan dalam menanggapi kasus tersebut.
Mas’ud menilai, perkara ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Pangkat, jabatan, pengalaman, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Menurut Mas’ud, penyadapan tanpa hak bukan sekedar persoalan teknis komunikasi, melainkan menyangkut perlindungan privasi, penyalahgunaan kewenangan, dan kepatuhan terhadap hukum.
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah, yang melarang intersepsi atau penyadapan informasi elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Undang-undang tersebut juga mengatur pengecualian untuk penyadapan dalam rangka penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Terang Mas'ud Silalahi
Dengan demikian, penilaian hukum harus didasarkan pada fakta mengenai kewenangan, prosedur, objek penyadapan, alat bukti, serta ketentuan pidana yang relevan. Tidak setiap bentuk penyadapan otomatis merupakan tindak pidana, tetapi tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum tidak dapat dibenarkan hanya karena pelakunya memiliki jabatan tinggi
“Negara hukum tidak boleh tunduk kepada pangkat dan kekuasaan. Jika bukti menunjukkan adanya pelanggaran, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan adil. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas pandangan Mas’ud dalam siaran pers kepada media ini, Rabu (04/11/2026).
Mas’ud juga menyoroti aspek etika kekuasaan. Menurutnya, seorang pejabat yang dipercaya menduduki jabatan strategis seharusnya memahami bahwa kewenangan bukanlah hak pribadi, melainkan amanah yang dibatasi oleh hukum dan kepentingan negara.
Dalam konteks kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan pentingnya profesionalitas dan keterikatan anggota Polri pada kode etik profesi. Pasal 34 mengatur bahwa sikap dan perilaku pejabat kepolisian terikat pada Kode Etik Profesi Polri.
Prinsip tersebut mengandung pesan mendasar: semakin tinggi pangkat dan jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipikulnya.