Mas’ud berpandangan, loyalitas kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka yang benar. Kesetiaan kepada pemimpin tidak berarti membenarkan tindakan yang melanggar hukum, melainkan menjalankan tugas secara konstitusional, menjaga keselamatan negara, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.
“Loyalitas sejati bukanlah kepatuhan buta kepada individu. Loyalitas sejati adalah kesetiaan kepada konstitusi, hukum, Pancasila, kepentingan rakyat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pejabat negara tidak boleh menjalankan agenda tersembunyi yang bertentangan dengan amanah jabatannya,” menjadi penekanan dalam pandangan tersebut.
Mas’ud menilai penyidikan perkara ini tidak boleh berhenti pada pembuktian tindakan teknis penyadapan semata. Aparat penegak hukum perlu menelusuri secara cermat siapa yang mengambil keputusan, bagaimana mekanisme yang digunakan, apakah terdapat penyalahgunaan akses atau kewenangan, serta apakah ada pihak lain yang terlibat.
Namun, ia mengingatkan bahwa dugaan mengenai adanya pengendali atau kepentingan tertentu di balik kasus tersebut harus dibuktikan melalui penyidikan, bukan dibangun semata-mata dari asumsi politik.
“Publik berhak mengetahui fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila memang terdapat pihak lain yang memerintahkan, membantu, atau mengambil keuntungan dari tindakan tersebut, penyidik harus mengungkapnya berdasarkan bukti. Jangan sampai perkara ini berhenti pada pelaku lapangan apabila alat bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa kemungkinan adanya motif geopolitik atau geoekonomi patut ditempatkan sebagai pertanyaan yang perlu diuji hanya apabila ditemukan petunjuk dan bukti yang relevan. Penegak hukum harus bekerja secara independen, tidak diarahkan oleh spekulasi maupun kepentingan politik.
Mas’ud mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan alat bukti digital, penelusuran rantai komando, pendalaman motif, dan pengujian tanggung jawab masing-masing pihak sesuai perannya.
Ia menegaskan bahwa status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan bukan putusan bersalah. Karena itu, setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak hukum, sedangkan penentuan kesalahan harus dilakukan melalui proses peradilan yang sah.
Di sisi lain, apabila pelanggaran terbukti, sanksi pidana maupun tindakan etik dan administratif harus dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketegasan tersebut diperlukan bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan, memulihkan kepercayaan publik, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan terulang.
Bagi Mas’ud, kasus ini menjadi pengingat bahwa jabatan tinggi tidak boleh melahirkan rasa kebal hukum. Institusi negara harus berdiri di atas aturan, bukan di bawah kehendak kelompok atau kepentingan pribadi.
“Negara tidak boleh kalah oleh penyalahgunaan kekuasaan. Siapa pun yang memegang jabatan harus sadar bahwa sumpah dan kewenangannya adalah amanah. Jika amanah itu dikhianati dan pelanggarannya terbukti, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (rls/red).