Ia menilai penggunaan dana desa untuk kegiatan seperti ini merupakan pola lama yang terus diulang: menggandeng lembaga pihak ketiga, menawarkan pelatihan dengan iming-iming “legalitas” dan “sertifikat”, lalu mencairkan anggaran besar tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Edi bersama sejumlah tokoh lain mendesak Bupati Aceh Utara untuk segera membatalkan kegiatan ini dan melarang seluruh kepala desa mengalokasikan dana desa ke pihak luar yang tidak resmi.
“Kami juga menuntut Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk mengusut kegiatan ini hingga ke akarnya. Jangan sampai dana desa dijadikan ATM oleh pihak-pihak yang berkedok pengembangan kapasitas,” tambahnya.
Hingga berita ini dikirim ke redaksi, belum ada pernyataan resmi dari pihak LPKP, maupun pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Utara. Sikap diam ini justru menambah kecurigaan publik bahwa kegiatan tersebut sarat kepentingan tertentu. (tim).