“MPP bukan sekadar tempat layanan administratif, tapi bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Pemerintah daerah perlu menciptakan ekosistem yang mendukung, seperti membuka kios UMKM, layanan keuangan, hingga digitalisasi pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas MPP Kota Lhokseumawe, Amru, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan meskipun masih terkendala minimnya tenaga profesional.
“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan mendorong pegawai untuk mengikuti uji kompetensi agar kebutuhan SDM segera terpenuhi,” tuturnya.
MPP Lhokseumawe juga memastikan bahwa seluruh layanan bersifat transparan dan bebas dari praktik pungli maupun gratifikasi. Masyarakat didorong untuk melakukan pengurusan izin secara mandiri melalui sistem online. Bagi yang mengalami kendala, petugas MPP siap memberikan pendampingan langsung.
Haji Uma berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat bersinergi dalam memperkuat fungsi MPP sebagai pusat layanan publik yang cepat, efisien, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.