Total biaya pemulangan Eki sebesar Rp12.300.000, yang terdiri dari tiket penerbangan, konsumsi, dan pengurusan dokumen keimigrasian. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4.000.000 ditanggung oleh pihak keluarga dan sisanya sebesar Rp8.300.000 dibantu langsung oleh Haji Uma.
Setibanya di tanah air, tepatnya pada pukul 07.00 WIB di kediamannya di Menasah Dayah, Eki disambut langsung oleh Staf Penghubung Haji Uma Wilayah Aceh Utara, Abd Rafar, yang telah ditugaskan untuk mendampingi dan memastikan kondisi Eki aman serta dapat berkumpul kembali dengan keluarganya.
Dalam pernyataannya, Haji Uma menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan pemulangan Eki dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, termasuk PPAM, Kementerian Luar Negeri, serta jajaran KBRI di Phnom Penh.
Ia juga memberikan peringatan tegas kepada masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum untuk tidak mudah tergiur janji manis para agen tenaga kerja ilegal yang menjanjikan pekerjaan bergengsi di luar negeri. “Kalau tidak memiliki kontrak kerja resmi yang dilegalisir oleh Dinas Tenaga Kerja dan BP3MI, maka sangat besar kemungkinan itu adalah penipuan. Jangan korbankan masa depan demi janji palsu,” tegasnya.
Menurut data dari KBRI Kamboja, kasus perdagangan orang dengan modus penempatan kerja ilegal sangat tinggi dan sebagian kecil mengalami kekerasan serta eksploitasi di lingkungan kerja mereka. Bahkan, setiap hari KBRI Kamboja kurang lebih menerima sekitar 200 pesan aduan via WA.
Berdasarkan informasi Haji Uma, hari ini (Senin-red) juga berlangsung pertemuan antara KBRI Indonesia di Kamboja dengan Gubernur Sihanoukville, provinsi di mana ada lebih dari 40 ribu WNI korban TPPO yang masih berada di Kamboja
Haji Uma juga menekankan pentingnya peran negara dalam melakukan sosialisasi masif melalui Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, serta aparatur gampong agar masyarakat tidak terjerumus dalam TPPO.
Ia menyambut baik langkah Polda Aceh yang telah menangkap sejumlah agen TPPO lintas negara dan mendorong masyarakat agar ikut proaktif memberikan informasi terkait aktivitas perekrutan ilegal di lingkungan masing-masing.