“Kami ingatkan setiap DPRD untuk meninjau ulang alokasi dana Pokir. Ini rawan terjadi penyimpangan,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/5/2026).
KPK juga mewanti-wanti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menghentikan praktik hibah APBD ke instansi vertikal seperti Korps Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan.
Setyo menjelaskan instansi vertikal telah memiliki pos anggaran dari APBN. Pengalihan dana APBD dinilai tidak memiliki basis hukum dan rawan disalahartikan sebagai gratifikasi yang merusak independensi aparat penegak hukum.
“Pemberian tersebut rawan disalahartikan sebagai bentuk gratifikasi. Kami minta para kepala daerah fokus menggunakan APBD untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat,” tutup Setyo.(Eri)