“Penggunaan material ilegal jelas merugikan negara. Pajak dan retribusi tidak masuk, sementara material tetap dipakai dalam proyek pemerintah. Ini sangat ironis,” ujar Mahmud.
Dalam ketentuan hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Pasal 158 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara itu, penggunaan material ilegal dalam proyek pemerintah juga dapat dikaitkan dengan potensi pelanggaran terhadap prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh pihak menjaga integritas dan mencegah penyimpangan.
Mahmud mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun aparat pengawas internal pemerintah segera turun melakukan pengecekan lapangan dan penelusuran menyeluruh terhadap proyek tersebut.
“Kita meminta APH turun langsung melakukan pemeriksaan, mulai dari proses penunjukan penyedia, sumber material, hingga penggunaan BBM di lapangan. Jangan sampai proyek pemerintah justru menjadi ruang tumbuhnya praktik ilegal,” pungkasnya. (tim/ops/ni)