Ia juga meminta perusahaan pembiayaan memperketat pengawasan terhadap keamanan data nasabah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perusahaan diminta memastikan seluruh proses penagihan dilakukan oleh petugas resmi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Haji Uma menegaskan bahwa praktik penarikan kendaraan harus dilakukan sesuai aturan perundang-undangan dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merugikan masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan maupun dari kepolisian terkait dugaan tersebut. Seluruh informasi mengenai dugaan tindak pidana dalam perkara ini masih berdasarkan keterangan korban dan menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum. (rls/red)