Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan forum rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
"Setuju," jawab anggota Dewan yang hadir.
Sejumlah perwakilan pemerintah turut menghadiri rapat paripurna tersebut, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.***