• Jumat, 20 November 2026

Hakim Tolak Perlawanan Samin Tan, Jaksa Segera Hadirkan Saksi Kasus Tambang Rp17,7 T

Photo Author
Redaksi Gebrak24, Gebrak24.com
- Jumat, 20 November 2026 | 09:53 WIB
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak nota perlawanan Samin Tan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo (YouTube/@mastakaindonesia).
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak nota perlawanan Samin Tan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo (YouTube/@mastakaindonesia).

 

Jakarta I Gebrak24.com – Upaya terdakwa Samin Tan untuk menghentikan proses persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) kandas. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak nota perlawanan yang diajukan pihak terdakwa.

Putusan sela tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Nyoto Hindaryanto dalam persidangan pada Kamis (19/11/2026). Dengan keputusan itu, perkara dugaan korupsi tambang batu bara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp17,7 triliun akan berlanjut ke tahap pembuktian.

"Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima," kata Nyoto saat membacakan amar putusan sela.

Majelis hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Jaksa penuntut umum diperintahkan melanjutkan pemeriksaan dengan menghadirkan saksi pada sidang berikutnya yang dijadwalkan Rabu (25/11/2026).

"Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan," ujar hakim.

Sebelumnya, Samin Tan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan PT AKT.

Jaksa menyebut aktivitas penambangan, pengangkutan, hingga penjualan batu bara dilakukan secara ilegal di kawasan hutan wilayah tambang perusahaan tersebut.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Kamis (5/11/2026), jaksa mengungkapkan aktivitas tersebut tetap berlangsung meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT AKT telah diakhiri atau diterminasi.

Pengakhiran izin tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal Kamis, (19/10/ 2017).

Jaksa menyebut dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT berlangsung pada periode 2016 hingga 2025.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, nilai kerugian yang didakwakan mencapai Rp17.745.627.652.570,30.

"Merugikan keuangan negara sebesar Rp 17.745.627.652.570,30 sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025," ungkap jaksa.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: Mahdi

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Aceh Utara Ayahwa DiNilai Pemimpin Responsif

Kamis, 19 November 2026 | 09:20 WIB