Aceh Utara I Gebrak24.com – Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Hanafiah Arasyah, mendesak PT Petroplex bersama seluruh KSO yang terlibat dalam kegiatan operasional di Cluster IV agar segera menyelesaikan persoalan dan kisruh antara pekerja dengan pihak perusahaan secara kondusif, profesional, serta mengedepankan dialog dan musyawarah.
Hanafiah menegaskan, setiap persoalan hubungan industrial harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh mengabaikan hak-hak pekerja, khususnya tenaga kerja lokal yang selama ini turut berkontribusi dalam kegiatan operasional perusahaan.
"Kami meminta Petroplex dan seluruh KSO-nya segera duduk bersama menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Jangan sampai konflik antara pekerja dan perusahaan semakin meluas. Hak-hak pekerja harus dihormati dan setiap persoalan harus diselesaikan sesuai aturan hukum," tegas Hanafiah.
PGE dan PT PEMA Harus Bertanggung Jawab terhadap Vendor dan Investor di Blok B
Komisi III DPRK Aceh Utara meminta PT Pema Global Energi (PGE) dan PT Pembangunan Aceh (PEMA) turut memastikan seluruh vendor, kontraktor, maupun investor yang melaksanakan kegiatan proyek di Wilayah Kerja Blok B menjalankan kewajiban sesuai ketentuan, standar operasional, dan komitmen terhadap daerah.
Menurut Hanafiah, keberadaan investasi dan kegiatan industri migas di Blok B harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Utara, termasuk kesempatan kerja dan pemberdayaan perusahaan lokal.
"PGE dan PT PEMA harus memastikan kegiatan investasi dan seluruh mitra kerja di Blok B memperhatikan kepentingan daerah. Jangan sampai kegiatan proyek berskala besar justru mengesampingkan tenaga kerja dan pengusaha lokal," ujarnya.
Perusahaan Nasional Harus Mengedepankan Local Content
Komisi III juga menegaskan bahwa perusahaan swasta nasional yang melaksanakan proyek di Blok B harus mengedepankan prinsip Local Content, termasuk memberikan ruang dan kesempatan kepada perusahaan lokal Aceh untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek.
"Kami ingin perusahaan lokal Aceh menjadi bagian dari pembangunan industri migas di daerahnya sendiri. Jangan sampai perusahaan nasional datang mengerjakan proyek besar, tetapi perusahaan lokal hanya menjadi penonton," tegasnya.
BPMA Diminta Evaluasi Seluruh Proses Tender Skala Besar
Komisi III DPRK Aceh Utara meminta Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses tender proyek berskala besar di wilayah kerja migas Aceh.
BPMA diharapkan memastikan seluruh proses tender berlangsung transparan, profesional, kompetitif, dan sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku, sekaligus memberikan kesempatan yang adil kepada perusahaan lokal atau perusahaan asal Aceh yang memenuhi persyaratan.
Artikel Terkait
Subuh Keliling di Peureulak, Waka Polres Aceh Timur Soroti Ancaman Narkoba terhadap Generasi Muda
MG MGS6 EV Punya Jarak Tempuh 605 Km, tetapi Masih Menggunakan Standar NEDC
Kaki Kaki NYD Atto 1 Rusak Parah, Benarkah Kualitasnya Buruk ?
DPRK Aceh Timur Paripurnakan DOB Peureulak Raya, Perjuangan Menuju Kabupaten Baru Memasuki Babak Penting
Komisi III DPRK Aceh Utara Desak PETROPLEX, PGE, PT PEMA DAN BPMA Bertanggungjawab: Pekerja dan Pengusaha Lokal Harus Diprioritaskan