Aceh Timur | Gebrak24.com – Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Peureulak Raya memasuki babak penting. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur menggelar rapat paripurna terkait pembentukan DOB Peureulak Raya di Gedung DPRK Aceh Timur, Jumat (20/11/2026).
Pelaksanaan rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan panjang aspirasi masyarakat yang menginginkan terbentuknya kabupaten baru di wilayah timur dan pedalaman Aceh Timur.
Momentum ini turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan para penggagas DOB Peureulak Raya. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan serta kebersamaan dalam mengawal perjuangan pemekaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pembentukan Kabupaten Peureulak Raya bukan sekadar keinginan untuk memisahkan wilayah administrasi. Lebih dari itu, pemekaran diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan pemerintahan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ketua Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Peureulak Raya, Fattah Fikri, sebelumnya menyampaikan bahwa perjuangan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pembentukan kabupaten baru diharapkan mampu menghadirkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang masuk dalam rencana pemekaran.
Berawal dari Deklarasi 10 Kecamatan
Perjuangan DOB Peureulak Raya semakin menguat setelah masyarakat dari 10 kecamatan mendeklarasikan dukungan terhadap pembentukan kabupaten baru pada 16 Juni 2026, bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.
Deklarasi tersebut berlangsung di kawasan Monumen Islam Asia Tenggara (MONISA), Gampong Bandrong, Kecamatan Peureulak.
Sepuluh kecamatan yang masuk dalam wilayah rencana pemekaran meliputi Peureulak, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Rantau Peureulak, Peunaron, Serbajadi, Simpang Jernih, Sungai Raya, Rantau Selamat, dan Birem Bayeun.
Aspirasi tersebut juga mendapat dukungan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.S.I, dengan catatan seluruh proses pemekaran harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paripurna Menjadi Bagian Penting Perjuangan
Sebelum pelaksanaan paripurna, Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Peureulak Raya telah melakukan audiensi dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada DPRK Aceh Timur pada 2 November 2026.
Dokumen tersebut diterima Ketua DPRK Aceh Timur, Musaitir, didampingi Ketua Komisi I, Azhari, serta sejumlah pimpinan dan anggota fraksi.
Penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari tahapan administratif untuk memperjuangkan pembentukan DOB Peureulak Raya melalui jalur kelembagaan.
Fattah Fikri, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Aceh Timur dan anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh (PA), menegaskan bahwa perjuangan pemekaran harus dikawal bersama dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Ia berharap terbentuknya Kabupaten Peureulak Raya nantinya dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi dapat berjalan lebih efektif.
Menjaga Sejarah dan Membangun Masa Depan
Selain memiliki potensi ekonomi dan wilayah yang strategis, Peureulak juga dikenal memiliki nilai sejarah penting dalam perkembangan Islam di Nusantara dan Asia Tenggara.
Warisan sejarah Kesultanan Peureulak menjadi identitas daerah yang harus dijaga sekaligus dikembangkan sebagai kekuatan budaya dan potensi pariwisata.
Karena itu, cita-cita pembentukan Kabupaten Peureulak Raya diharapkan tidak hanya melahirkan pemerintahan baru, tetapi juga menjadi momentum membangun daerah yang maju, mandiri, dan tetap menjaga identitas sejarahnya.
Meski rapat paripurna telah dilaksanakan, perjuangan pembentukan DOB Peureulak Raya masih membutuhkan pengawalan. Pemekaran daerah harus melalui tahapan, kajian, persyaratan administratif. (ASN).