Jakarta I Gebrak24.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mendapat pujian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari akademisi dan pengamat politik asal Aceh, Dr. Iswadi, M.Pd., yang menyebut kebijakan tersebut sebagai cerminan kecerdasan dan kecerdikan kepemimpinan nasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian daerah.
“Presiden Prabowo tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai penjaga kehormatan daerah yang pernah mengalami konflik panjang. Keputusan beliau sangat arif dan visioner,” ujar Dr. Iswadi dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu menjelaskan bahwa akar sengketa empat pulauMangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang bermula dari kesalahan koordinat yang tercatat oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi pada 2008. Pulau-pulau yang selama ini secara historis dan administratif berada di bawah Kabupaten Aceh Singkil, justru tercatat sebagai bagian dari Sumatera Utara dalam peta resmi Kemendagri tahun 2020.
Puncak ketegangan terjadi saat Kemendagri menerbitkan Keputusan No. 300.2.2-2138/2025, yang menyatakan bahwa empat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Sumatera Utara. Respons masyarakat Aceh langsung memanas. Aksi unjuk rasa, desakan politik, hingga pernyataan keras dari pejabat daerah mewarnai situasi. Bahkan Bupati Aceh Singkil menyatakan siap mempertahankan wilayah itu hingga titik darah penghabisan.
Dalam situasi genting tersebut, Presiden Prabowo memilih langkah dialogis dan konstitusional. Ia memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membentuk tim verifikasi ulang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI, LIPI, serta perwakilan pemerintah provinsi dari kedua belah pihak.
Pendekatan ini dinilai oleh Dr. Iswadi sebagai langkah cerdas yang mengedepankan fakta historis dan sensitivitas budaya. “Ini bukan sekadar soal peta. Ini menyangkut rasa keadilan, martabat, dan memori kolektif masyarakat Aceh,” ujarnya.
Bukti-bukti yang dikaji ulang mencakup dokumen Kesepakatan Bersama (SKB) tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut, keberadaan infrastruktur milik Pemprov Aceh di pulau-pulau tersebut, hingga nilai-nilai lokal seperti larangan melaut hari Jumat—yang menunjukkan akar sosial Aceh yang kental di sana.
Tahap penting lain terjadi ketika Presiden memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution di Banda Aceh. Melalui dialog intensif yang dijembatani pemerintah pusat, kedua gubernur sepakat menandatangani notulen kesepakatan untuk mengakui kembali posisi empat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Aceh.
Keputusan final datang pada 17 Juni 2025. Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa empat pulau tersebut dikembalikan ke wilayah administrasi Aceh. Kemendagri pun segera merevisi regulasi sebelumnya demi menyesuaikan dengan kesepakatan tersebut.
Menurut Dr. Iswadi, keputusan itu menjadi contoh teladan bagaimana seorang pemimpin nasional menyatukan pendekatan hukum, sejarah, dan kultural dalam satu keputusan yang berkeadilan. “Presiden tidak mempolitisasi persoalan ini. Ia justru hadir sebagai penengah dan penyelesai. Keputusan diambil pada waktu yang tepat, dengan narasi yang menyatukan,” katanya.
Kebijakan ini tidak hanya mengakhiri sebuah sengketa wilayah, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. “Ini pesan yang sangat jelas bagi masyarakat: Aceh dihormati, Aceh tidak dilupakan,” tegasnya.
Selain itu, keputusan tersebut juga berhasil mencegah potensi konflik horizontal antarwarga di dua provinsi. Presiden dinilai berhasil meredam gejolak akar rumput dengan pendekatan damai, dialog, dan penghormatan terhadap nilai lokal. ***
