Banda Aceh I Gebrak24.com --Fenomena wartawan pemburu pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan kini kian marak dan mengkhawatirkan. Tak lagi dilakukan secara diam-diam, praktik ini berkembang menjadi pola sistematis yang melibatkan banyak oknum wartawan, termasuk mereka yang telah bersertifikat kompeten dari Dewan Pers.
Berbekal status resmi sebagai jurnalis “kompeten”, para oknum ini leluasa melobi anggota dewan dan tim sukses demi mengamankan jatah iklan dan dana publikasi dari alokasi pokir. Untuk memperkuat akses, mereka bahkan melibatkan istri, mertua, paman, hingga rekan dekat dalam manuver lobi-lobi politik.
Tak sedikit dari mereka juga aktif menjelekkan media lain, terutama yang belum terverifikasi. Dengan narasi yang menyudutkan, mereka berupaya mendiskreditkan media independen dan menciptakan monopoli dalam akses anggaran publikasi.
Pemantau pers, Ery Iskandar, menilai fenomena ini sebagai bentuk kemunduran serius dalam dunia jurnalistik. “Perilaku tak terpuji ini harus dihentikan. Banyak wartawan yang kehilangan idealisme dan berubah menjadi makelar proyek, bukan lagi penjaga kepentingan publik,” ujar Ery, Senin (4/8).
Ery juga meminta Dewan Pers untuk tidak lepas tangan terhadap wartawan yang telah diberi label kompeten. Menurutnya, pengawasan harus terus dilakukan, agar status kompetensi tidak dijadikan tameng untuk menyimpang.
“Jangan seperti nyamuk netas anak, habis netas cari makan sendiri,” sindir Ery, mengkritik sikap pasif lembaga sertifikasi dalam memantau perilaku wartawan yang sudah diluluskan.
Ia menegaskan, sertifikat seharusnya menjadi simbol integritas, bukan alat pembenaran untuk berburu proyek dan menekan pesaing. Jika dibiarkan, fenomena ini akan semakin merusak citra pers dan menggerus kepercayaan publik.
Ery mendorong Dewan Pers dan organisasi profesi agar lebih aktif melakukan evaluasi, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi terhadap oknum yang menyalahgunakan profesi. Ia menyebut fenomena wartawan pemburu pokir sebagai ancaman nyata terhadap etika jurnalistik dan independensi pers. (A Wahab)
