Opini: BUMN di Persimpangan Jalan: Liberalisme Erick Thohir dan Ancaman Terhadap Kedaulatan Ekonomi Marhaen
0 menit baca
Oleh: Ir. Martin Sembiring, S.T., M.T (Praktisi Pancasila di RKP dan PPIP)
Medan I Gebrak24.com - Dalam diskursus kebangsaan kita hari ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, jargon "Transformasi" dan "Efisiensi" dikedepankan sebagai solusi atas birokrasi yang lamban. Namun, sebagai pengajar nilai-nilai Pancasila, saya melihat adanya paradoks besar: di balik kemasan profesionalisme tersebut, tengah tumbuh subur benih-benih *Liberalisme Manajemen* yang secara perlahan mengkhianati mandat kedaulatan ekonomi rakyat—kaum Marhaen.
*1. Liberalisme yang Terselubung dalam "Efisiensi"*
Visi Erick Thohir untuk menciptakan BUMN yang berdaya saing global melalui efisiensi sering kali mengabaikan fungsi sosial BUMN sebagai alat negara. Berdasarkan *UU No. 5 Tahun 1999*, demokrasi ekonomi menghendaki kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi. Namun, realitanya, kebijakan memangkas "anak-cucu-cicit" BUMN justru seringkali hanya menjadi rotasi kekuasaan internal.
*2. Anomali Pertamina: Gurita "Anak-Pinak" dan Sosialisasi Anggaran*
Salah satu bukti nyata manajemen liberal yang salah sasaran adalah gurita bisnis di tubuh *PT Pertamina*. Kita melihat sebuah fenomena "Sosialisme Semu" yang sangat berbahaya bagi APBN:
- *Eksploitasi Anak Usaha:* Pertamina membiarkan anak-pinak perusahaannya (cucu-cicit) masuk ke berbagai lini bisnis yang seharusnya bisa digarap oleh rakyat atau swasta lokal.
- *Wajah Ganda Korporasi:* Manajemen tampil seolah-olah "sosialis" saat meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) atau subsidi anggaran dengan alasan penugasan negara.
- *Pura-pura Sosialis, Mental Kapitalis:* Meminta suntikan dana dari APBN (uang rakyat) namun menutup pintu kolaborasi yang adil bagi pengusaha Marhaen adalah bentuk pengkhianatan terhadap ekonomi kerakyatan.
*3. Pancasila dan Agama sebagai Antitesa Liberalisme*
Kedaulatan ekonomi bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan soal "Kedaulatan Tubuh dan Ekonomi" bangsa. Sebagaimana kemajuan teknologi _Steamcell_ yang mampu meregenerasi sel tubuh yang rusak, ekonomi kita pun butuh regenerasi sel-sel ekonomi rakyat bawah. Namun, manajemen liberal saat ini justru bertindak seperti sel kanker yang memonopoli nutrisi bangsa melalui *Persekongkolan (Pasal 22 UU No. 5/1999)*.
*4. Penutup: Menolak Dominasi demi Ambisi RI-2*
Hancurnya ekonomi bangsa terjadi ketika *Efisiensi* diterjemahkan sebagai pemangkasan hak rakyat kecil dan *Kolaborasi* hanya menjadi bagi-bagi kue kekuasaan antara elit BUMN dan kroni swastanya. Jika UU No. 5 Tahun 1999 terus diabaikan demi memuluskan ambisi politik RI-2, maka BUMN bukan lagi milik "Negara", melainkan milik "Penguasa"
*Referensi:*
Medan I Gebrak24.com - Dalam diskursus kebangsaan kita hari ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, jargon "Transformasi" dan "Efisiensi" dikedepankan sebagai solusi atas birokrasi yang lamban. Namun, sebagai pengajar nilai-nilai Pancasila, saya melihat adanya paradoks besar: di balik kemasan profesionalisme tersebut, tengah tumbuh subur benih-benih *Liberalisme Manajemen* yang secara perlahan mengkhianati mandat kedaulatan ekonomi rakyat—kaum Marhaen.
*1. Liberalisme yang Terselubung dalam "Efisiensi"*
Visi Erick Thohir untuk menciptakan BUMN yang berdaya saing global melalui efisiensi sering kali mengabaikan fungsi sosial BUMN sebagai alat negara. Berdasarkan *UU No. 5 Tahun 1999*, demokrasi ekonomi menghendaki kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi. Namun, realitanya, kebijakan memangkas "anak-cucu-cicit" BUMN justru seringkali hanya menjadi rotasi kekuasaan internal.
*2. Anomali Pertamina: Gurita "Anak-Pinak" dan Sosialisasi Anggaran*
Salah satu bukti nyata manajemen liberal yang salah sasaran adalah gurita bisnis di tubuh *PT Pertamina*. Kita melihat sebuah fenomena "Sosialisme Semu" yang sangat berbahaya bagi APBN:
- *Eksploitasi Anak Usaha:* Pertamina membiarkan anak-pinak perusahaannya (cucu-cicit) masuk ke berbagai lini bisnis yang seharusnya bisa digarap oleh rakyat atau swasta lokal.
- *Wajah Ganda Korporasi:* Manajemen tampil seolah-olah "sosialis" saat meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) atau subsidi anggaran dengan alasan penugasan negara.
- *Pura-pura Sosialis, Mental Kapitalis:* Meminta suntikan dana dari APBN (uang rakyat) namun menutup pintu kolaborasi yang adil bagi pengusaha Marhaen adalah bentuk pengkhianatan terhadap ekonomi kerakyatan.
*3. Pancasila dan Agama sebagai Antitesa Liberalisme*
Kedaulatan ekonomi bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan soal "Kedaulatan Tubuh dan Ekonomi" bangsa. Sebagaimana kemajuan teknologi _Steamcell_ yang mampu meregenerasi sel tubuh yang rusak, ekonomi kita pun butuh regenerasi sel-sel ekonomi rakyat bawah. Namun, manajemen liberal saat ini justru bertindak seperti sel kanker yang memonopoli nutrisi bangsa melalui *Persekongkolan (Pasal 22 UU No. 5/1999)*.
*4. Penutup: Menolak Dominasi demi Ambisi RI-2*
Hancurnya ekonomi bangsa terjadi ketika *Efisiensi* diterjemahkan sebagai pemangkasan hak rakyat kecil dan *Kolaborasi* hanya menjadi bagi-bagi kue kekuasaan antara elit BUMN dan kroni swastanya. Jika UU No. 5 Tahun 1999 terus diabaikan demi memuluskan ambisi politik RI-2, maka BUMN bukan lagi milik "Negara", melainkan milik "Penguasa"
*Referensi:*
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat._
- UUD 1945 Pasal 33._
- Paradoks Kedaulatan BUMN, BUMS, dan Marhaen (Gebrak24)._
- Cahaya Abadi dan Debu Semesta: Kebenaran sebagai Antitesa Liberalisme (MabesNews)._ ***
