Kedaulatan Rupiah: Tegas Memotong Ruang Spekulan
Medan I Gebrak24.com - Dinamika nilai tukar Rupiah menjelang penutupan Mei 2026 kembali menguji ketahanan ekonomi nasional. Pelemahan 6,7 persen _year-to-date_ hingga menyentuh Rp17.902 per dolar AS menempatkan mata uang kita tampak rentan dibanding negara ASEAN lain. Di layar bursa, gejolak ini memicu kecemasan _imported inflation_ dan melemahnya daya beli.
Namun membaca ekonomi Indonesia tidak cukup dengan kacamata pasar bebas yang sempit. Jika ditelisik lebih dalam, tekanan pada Rupiah bukan cerminan rapuhnya fondasi domestik. Seperti ditegaskan ekonom Jenni Retno Vincentia, ketahanan makroekonomi Indonesia justru terkuat di Asia Tenggara. Pelemahan kali ini murni imbas disrupsi eksternal: penguatan dolar AS dan memanasnya geopolitik global yang menghantam pasar finansial.
Fundamental kita masih kokoh. Cadangan devisa memadai, neraca perdagangan surplus, konsumsi domestik masif. _Policy buffer_ ini menegaskan stabilitas sejati bertumpu pada sektor riil, bukan pada gejolak sentimen spekulatif di pasar uang.
Karena itu, menaikkan suku bunga secara ortodoks untuk menahan _capital outflow_ tidak bisa jadi satu-satunya jalan. Kebijakan moneter yang terlalu tunduk pada ekspektasi investor global justru mencekik pelaku usaha lokal dan ekonomi kerakyatan. Ketergantungan pada rantai pasok dan sistem pembayaran berbasis dolar adalah kelemahan struktural yang harus segera diputus.
Di sinilah diperlukan langkah progresif. Gagasan *Khairul Mahalli, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, menawarkan jalan radikal namun strategis: *wajibkan seluruh transaksi ekspor memakai Rupiah, maka kedaulatan mata uang kita akan tegak di ASEAN.*
Kewajiban ini bukan retorika. Ini instrumen kedaulatan. Dengan Rupiah menjadi alat transaksi ekspor komoditas unggulan, permintaan organik terhadap mata uang kita terbentuk. Devisa terkunci di dalam negeri. Ketergantungan kawasan pada hegemoni dolar tergerus.
Momentum itu kini mendapat pijakan rasional. Inisiatif menyatukan tata niaga ekspor komoditas strategis—CPO dan batu bara—lewat sistem satu pintu di bawah BUMN adalah langkah tepat. Negara mengambil alih keran ekspor urat nadi energi dan pangan dunia. Daya tawar Indonesia jadi absolut.
Sistem satu pintu BUMN berfungsi ganda: mengamputasi ruang gerak spekulan mata uang dan memotong praktik _transfer pricing_ yang lama merugikan negara. Pasar global yang butuh komoditas kita dipaksa mengikuti aturan main kita: bertransaksi dengan Rupiah.
Sinergi tata niaga satu pintu BUMN dan kewajiban Rupiah dalam ekspor adalah deklarasi tegas. Ekonomi Indonesia menolak didikte mekanisme pasar liberal. Ini fondasi kemandirian ekonomi: memastikan kekayaan alam dikelola sepenuhnya untuk stabilitas dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk memuaskan kerakusan spekulan global. (ms/ops/bay/mi)
