22 Ribu Warga Terancam Krisis Pangan, Tiga Kecamatan di Aceh Timur Minta Haji Uma Kawal Penanganan Irigasi
Aceh Timur I Gebrak24.com – Ancaman gagal tanam mulai menghantui masyarakat di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Timur setelah kerusakan tanggul dan jaringan irigasi akibat banjir hidrometeorologi pada akhir November 2025 hingga kini belum tertangani secara menyeluruh.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada ketahanan pangan sekitar 22 ribu jiwa yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Harapan masyarakat kini tertuju kepada Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, agar dapat mengawal percepatan penanganan darurat hingga tingkat pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Tanggul dan Irigasi yang digelar di Ruang Kerja Camat Simpang Ulim, Senin (27/7/2026). Pertemuan itu dihadiri Staf Ahli Anggota DPD RI Haji Uma, Muhammad Furqan, para keuchik dari Kecamatan Simpang Ulim, Pante Bidari, dan Julok, Keujruen Blang, serta Mantri Tani Simpang Ulim.
Melalui berita acara yang ditandatangani bersama, pemerintah gampong dan unsur masyarakat secara resmi meminta Haji Uma memperjuangkan percepatan penanganan kerusakan infrastruktur pertanian di tingkat pusat.
Camat Simpang Ulim, Muhammad Yusuf, mengatakan kerusakan tanggul dan saluran irigasi telah menghambat aktivitas pertanian masyarakat. Apabila tidak segera ditangani, ribuan hektare lahan persawahan dipastikan tidak dapat ditanami pada musim tanam mendatang.
"Tanpa perbaikan mendesak pada tanggul dan saluran irigasi, ribuan hektare sawah dipastikan tidak dapat digarap, yang berpotensi memicu ancaman kelaparan bagi puluhan ribu warga," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, masyarakat mengusulkan tujuh prioritas penanganan, yakni perbaikan BHK 6–11 yang melayani Kemukiman Blang Nie dan delapan gampong, penanganan darurat tanggul di Teupin Breuh sebanyak tujuh titik sepanjang sekitar 100 meter, perbaikan sayap Jembatan Arakundo, rehabilitasi sembilan titik irigasi di sembilan desa, normalisasi saluran sepanjang 15 kilometer, perbaikan tanggul di Gampong Blang Gleum dan Desa Seumatang sepanjang 30 meter, serta perbaikan Jembatan Kuala Simpang Ulim.
Menurut Muhammad Yusuf, seluruh usulan tersebut merupakan kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat kembali mengolah lahan pertanian dan menjaga stabilitas ekonomi warga.
"Masyarakat berharap aspirasi dan berita acara yang telah ditandatangani bersama ini dapat segera diperjuangkan oleh Haji Uma di tingkat pusat, sehingga penanganan infrastruktur irigasi dan tanggul dapat tuntas dalam waktu singkat demi menyelamatkan perekonomian serta sumber pangan warga di tiga kecamatan tersebut," katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Anggota DPD RI Haji Uma, Muhammad Furqan, menjelaskan bahwa dokumen hasil rapat koordinasi akan segera diteruskan kepada Haji Uma untuk diperjuangkan melalui DPD RI. Selain itu, pihaknya juga akan menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI guna mendorong percepatan penanganan darurat.
"Sejauh ini aspirasi masyarakat sudah kami sampaikan kepada Haji Uma dan menjadi salah satu prioritas. Selanjutnya akan dibahas di tingkat DPD RI sekaligus mendorong adanya langkah percepatan, baik melalui penanganan darurat maupun solusi permanen terhadap kerusakan tanggul dan jaringan irigasi," ujar Muhammad Furqan. (*)
