Aksi Kamisan Meulaboh Desak Supremasi Sipil dan Pengusutan Tuntas Pelanggaran HAM
Meulaboh I Gebrak24.com — Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aksi Kamisan Aceh Barat kembali menggelar aksi damai di Depan kantor DPRK Aceh Barat Simpang Pelor, Meulaboh, Kamis (23/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa payung hitam sebagai simbol duka sekaligus perlawanan terhadap impunitas dan menyempitnya ruang demokrasi di Indonesia.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Meulaboh, Anriansyah Kalimuddim, menegaskan bahwa gerakan ini hadir untuk mengingatkan penguasa agar mengembalikan arah bangsa sesuai amanat reformasi.
"Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara," ujar Anriansyah di sela-sela aksi.
Salah satu poin krusial yang disuarakan dalam aksi ini adalah penegakan supremasi sipil. Massa mendesak agar militer tetap berada di bawah kendali pemerintahan sipil yang demokratis, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Menurut massa aksi, cita-cita Reformasi 1998 untuk menghapus praktik dwifungsi ABRI harus terus dijaga. Oleh karena itu, seruan "Kembalikan TNI ke Barak" kembali digaungkan guna mencegah militer masuk ke ranah politik dan pemerintahan praktis.
Selain masalah reformasi militer, Aksi Kamisan Meulaboh juga menuntut pemerintah segera mengusut tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan hari ini secara independen, transparan, dan adil. Mereka juga menyerukan pembebasan para aktivis dan kawan-kawan seperjuangan yang saat ini ditahan.
Anriansyah menilai hukum saat ini kerap dijadikan alat oleh rezim penguasa untuk melanggengkan kekuasaan, alih-alih berpihak pada rakyat kecil.
"Penyelesaian kasus pelanggaran HAM bukan sekadar memenuhi tuntutan korban, tetapi merupakan syarat mutlak terwujudnya negara hukum yang bermartabat," tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa juga mengkritik keras sejumlah kebijakan publik yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat. Beberapa di antaranya yang disorot tajam adalah program Koperasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan program Ketahanan Pangan Nasional.
Massa menilai negara yang seharusnya menjamin hak dasar seperti pendidikan berkualitas, kesehatan layak, dan lapangan kerja adil, kini justru lebih mengutamakan kepentingan elite politik serta praktik politik balas budi.
Melalui aksi ini, gerakan Kamisan Meulaboh memperingatkan pemerintah agar tidak lalai terhadap pelanggaran yang terjadi, karena seluruh kebijakan dan tindakan penguasa pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (rls/ops/mi).
