Khairul Mahalli: Pemerintah Perlu Terus Berdayakan UMKM Bidang Perdagangan Ekspor

Mahalli

Medan I Gebrak24.com - Pemerintah perlu  terus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) produktif dalam upaya meningkatkan kapasitas ekspor.

Sekarang pemerintah harus berpacu memberdayakan UMKM produktif dan berwawasan di bidang ekspor karena masih sedikit UMKM yang bergerak di bidang perdagangan ekspor.

"Hal itu diungkapkan, Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) saat berbicara kepada media ini melalui telepon selular dari Jakarta, Selasa 21/7/2027 seputar peran UMKM yang bergerak di bidang perdagangan ekspor.

Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia (FORMAS) ini menyebutkan berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM), Kementerian UMKM RI, jumlah UMKM di Indonesia pada 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta. 

UMKM terbanyak berada di Jawa Barat dengan jumlah 5,4 juta, Jawa Timur 4,58 juta, dan Jawa Tengah sebanyak 4,45 juta. Provinsi Papua memiliki UMKM sebanyak 64.761, Papua Tengah 17.258, dan Papua Selatan sebanyak 13.281.

"Namun, apakah dari jumlah UMKM tersebut ada berapa persen UMKM bergerak di bidang perdagangan ekspor. Hal ini penting dalam upaya menggenjot  nilai ekspor  Indonesia  yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah tersebut," ujar Mahalli, panggilan akrab Khairul Mahalli.

Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) ini juga mengakui kontribusi UMKM mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

"Itu sebabnya  pemerintah harus lebih memberdayakan UMKM berwawasan ekspor. Soalnya masih minim pelaku UMKM yang mengekspor hasil produksinya ke negara tujuan ekspor. Justru itu mari kita  dukung sektor usaha ini lebih bergairah di bidang perdagangan ekspor," ajak Mahalli seraya menambahkan bahwa UMKM di tanah air masih rendah bergerak di bidang ekspor.

Seperti dilansir Bisnis Indonesia, Kinerja  UMKM Indonesia di bidang ekspor masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas berada pada level 15,7 persen.

Angka ini sangat rendah dibandingkan beberapa negara lainnya seperti Singapura 41 persen, Thailand 29 persen, atau Tiongkok yang mencapai 60 persen.

Mengutip datainindonesia.id  Mahalli juga menyebutkan salah satu alasan mengapa ekspor UMKM Indonesia sangat rendah, karena kelayakan produk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan ekspor dinilai belum mumpuni. 

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan untuk mendorong UMKM Indonesia agar bisa tembus ekspor sesuai dengan rencananya, tahun 2024 ekspor non migas mencapai 17 persen.

Dalam upaya mendorong UMKM memenuhi kelayakan ekspornya, pemerintah saat ini telah melaksanakan kiat-kiat agar UMKM dapat dengan gampang memenuhi segala upaya. Seperti diterapkannya penyederha naan perizinan dan penyediaan, lalu mem per mudah fasilitasi investasi.

Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing atau domestik untuk ber investasi di seluruh wilayah Indonesia secara berimbang. Penyederhanaan perizinan ini ber tujuan untuk mempersingkat waktu menda patkan izin usaha, mempersingkat jalur birokrasi yang tadinya memerlukan waktu yang banyak, serta menghilangkan pungutan liar untuk meloloskan sebuah izin usaha.

"Kita berharap UMKM Indonesia mampu bersaing ketat dengan UMKM negara lain terutama di bidang perdagangan ekspor. Sebab melalui ekspor berbagai. proiduk UMKM .akan memperrcepat pertumbuihan ekonomi kita,"* ucap Mahalli.

Sementara itu Mahalli mengapresiasi pe merintah dalam hal ini Kementerian UMKM  telah meluncurkan Sistem Aplikasi Pela yanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA-UMKM) pada bulan Mei lalu yakni sebuah platform layanan terpadu satu pintu. SAPA-UMKM ini dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional secara terintegrasi, akurat, dan ber kelanjutan.(tiar).