• Senin, 16 November 2026

GRAM : Pemerintah Aceh Utara Telah Merampas Kedaulatan Rakyat

Photo Author
Redaksi Gebrak24, Gebrak24.com
- Senin, 21 Juli 2025 | 23:47 WIB

Muhammad Azhar mengatakan, tata birokrasi warga Alue Tingkeuem selama ini membingungkan, lantas ia pun mempertanyakan apakah seburuk itu sistem pengawasan dan tata Kelola Pemerintah daerah untuk memantau perkembangan desa sesuai aturan dan Undang-undang? 


“Kalau dikatakan bahwa Alue Tingkeum harus tundak kepada desa induk, maka disini timbul tanda tanya desa induk yang manakah itu? Karna Alue Tingkeum itu memang berdiri sendiri dibuktikan dengan data-data yang ada dan lengkap, jadi Desa induknya ya Alue Tingkeuem,” lanjutnya. 


“Nah, dalam hal ini jelas terjadi ketidak jelasan dalam Pemerintahan Aceh Utara, kenapa mereka menghilangkan desa Alue Tingkeuem dengan tanpa alasan apapun, kita menduga disini adanya terjadi mal administrasi, dan hari ini pihak pemerintah Aceh Utara malah panik dan kebingungan dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan apapun terkait pemberitaan Alue Tingkeum, karna sudah beberapa kali dikonfirmasi oleh beberapa wartawan pun, namun pihak pemerintah setempat masih saja bungkam dan sama sekali tidak berani memberikan pernyataan apapun, ini ada apa?,” ia menambahkan.


GRAM menduga terkait kasus Alue Tingkeum telah terjadinya mal administrasi dan adanya upaya kesengajaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengurangi jumlah desa yang ada, dugaan ini mengacu pada sebuah  program yang sebelumnya terdapat sikap pemerintah untuk menggabungkan beberapa desa menjadi satu desa.


“Demi tegaknya keadilan dan kemanusiaan. Pemerintah harus segera menetapkan dan mengembalikan status Desa Alue Tingkeum secepat mungkin dan jangan ditunda-tunda lagi mengingat sudah banyak sekali penderitaan yang dialami warga Alue Tingkeum akibat kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelumnya,” desak GRAM.


Penderitaan yang dirasakan oleh warga Alue Tingkeum perlu diperioritas, dimana menurut Muhammad Azhar, hal ini menyangkut keadilan dan penderitaan yang sudah puluhan tahun dialami oleh masyarakat setempat.


“Hingga saat ini kita juga heran, kenapa Pemerintah terkesan seperti masih menyepelekan dan bungkam karena tidak memiliki bukti-bukti ataupun dokumen yang menguatkan mereka yang membatalkan status Desa Alue Tingkeum,” sambungnya lagi.


“Kita berharap agar Pemerintah Segera mengembalikan status Desa Alue Tingkeuem dan juga hak-hak masyarakat tersebut yang selama ini telah mereka rampas akibat kebijakan mereka yang salah,” tutup ketua LSM GRAM Muhammad Azhar. (rls/ops/mi)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Redaksi Gebrak24

Terkini