Ia juga dilaporkan telah membawa persoalan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Oktober 2026 dan Kejaksaan Agung pada 12 Oktober 2026 untuk meminta penelaahan terhadap dugaan persoalan tata kelola anggaran dan aset daerah.
Desakan tersebut diarahkan agar seluruh tahapan proyek dapat ditelaah sesuai kewenangan lembaga terkait. Namun, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
Desakan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan juga disampaikan Ketua DPP Barisan Intelektual Muda Tanah Rencong (BEM-TR), Muhammad Syariski.
Ia meminta KPK turun tangan menindaklanjuti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kabupaten Aceh Singkil.
Menurut Muhammad Syariski, dugaan praktik KKN perlu ditangani secara serius karena berpotensi menghambat pembangunan, menimbulkan ketidakadilan, serta merugikan kepentingan masyarakat.
“Kami mendesak KPK RI agar segera turun ke Aceh Singkil. Tidak mungkin KKN ini terus dibiarkan. Sudah saatnya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Aceh Singkil ditelusuri secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai salah satu dasar penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih
BEM-TR berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap laporan dan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Berbagai sorotan dari elemen mahasiswa, pemuda, dan pemerhati daerah tersebut menempatkan transparansi, akuntabilitas, pemerataan pembangunan, dan penegakan hukum sebagai persoalan penting yang perlu mendapat perhatian di Aceh Singkil.
Momentum Hari Sumpah Pemuda diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang konstruktif, penyampaian aspirasi, serta pengawasan publik yang bertanggung jawab.
Mereka berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan program pembangunan, penggunaan anggaran, serta penyelesaian persoalan birokrasi.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari program yang direncanakan atau anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan Aceh Singkil berjalan sesuai kebutuhan rakyat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (rls/ops/mi)
