"Informasi yang disampaikan keluarga sangat mengkhawatirkan, terutama adanya dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap mereka. Karena itu, kami meminta KBRI Antananarivo segera memastikan kondisi kedua warga Aceh Tamiang tersebut, termasuk memastikan apakah mereka dalam keadaan aman dan memperoleh perlindungan hukum," kata Haji Uma.
Sebelumnya, Haji Uma telah menyurati KBRI Antananarivo untuk meminta perlindungan, pendampingan, advokasi apabila diperlukan, serta bantuan pemulangan kedua warga tersebut setelah seluruh proses hukum dan administratif di Madagaskar diselesaikan.
Menanggapi surat tersebut, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Antananarivo, Lanang Saputro, menyampaikan bahwa KBRI telah menerima informasi yang disampaikan Haji Uma.
Lanang menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Madagaskar sedang menangani kasus online scammers dan KBRI Antananarivo akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun Madagaskar.
"KBRI Antananarivo akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan baik Indonesia maupun Madagaskar. Akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak berwenang di Madagaskar," ujar Lanang dalam responsnya kepada Haji Uma.
Lanang juga menjelaskan bahwa dalam setiap penanganan kasus warga negara Indonesia di luar negeri, Perwakilan RI, baik KBRI, KJRI maupun KRI, selalu melakukan komunikasi dan koordinasi secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri RI.
Haji Uma mengapresiasi respons KBRI Antananarivo tersebut dan berharap koordinasi dengan pihak berwenang Madagaskar dapat segera memberikan kepastian mengenai kondisi kedua warga Aceh Tamiang.
"Kami mengapresiasi respons KBRI Antananarivo yang segera menindaklanjuti informasi ini. Namun, kami berharap prosesnya dapat dilakukan secara cepat karena ada informasi mengenai dugaan penyiksaan. Keselamatan dan perlindungan kedua WNI ini harus menjadi prioritas," ujar Haji Uma.
Menurut Haji Uma, apabila hasil penelusuran dan penyelidikan nantinya menemukan adanya unsur TPPO, eksploitasi, kekerasan, maupun tindak pidana lainnya, maka seluruh proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan hak-hak korban wajib dilindungi.
"Kami meminta agar kedua warga Aceh Tamiang ini jangan sampai menjadi korban untuk kedua kalinya. Mereka harus mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Jika proses hukum di Madagaskar telah selesai, kami berharap pemerintah dapat membantu memulangkan mereka agar segera kembali kepada keluarga," tutup Haji Uma.
Haji Uma menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkoordinasi dengan KBRI Antananarivo, Kementerian Luar Negeri RI, pemerintah daerah, serta keluarga guna memastikan kedua warga Aceh Tamiang memperoleh perlindungan maksimal selama berada di Madagaskar. (rls/red).
