Namun demikian, informasi mengenai dugaan pemberian fee proyek yang disampaikan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan.
Dugaan Jual Beli Jabatan Dinilai Harus Diusut
Selain dua sektor tersebut, Mahmud juga menyoroti isu dugaan jual beli jabatan yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.
Ia menyebut beredar informasi mengenai besaran uang yang diduga harus disiapkan untuk memperoleh jabatan strategis, mulai dari kepala dinas di tingkat kabupaten hingga jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, apabila isu tersebut benar terjadi, praktik tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak sistem merit dalam birokrasi dan berpotensi melahirkan korupsi lanjutan.
"Informasi yang berkembang di masyarakat sebenarnya relatif mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum melalui penelusuran transaksi keuangan maupun proses pengangkatan pejabat. Bila ditemukan bukti, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum," tegasnya.
Mahmud menilai KPK memiliki kewenangan dan instrumen yang memadai untuk melakukan supervisi maupun penyelidikan apabila terdapat laporan masyarakat yang disertai bukti awal yang cukup.
Ia berharap Aceh tidak dipersepsikan sebagai daerah yang luput dari perhatian lembaga antirasuah.
"Jangan sampai muncul anggapan bahwa Aceh menjadi wilayah yang jarang tersentuh penindakan. Kepercayaan publik terhadap KPK juga ditentukan oleh keberanian menindak tanpa membedakan daerah," katanya.
Secara nasional, sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan sumber daya alam, serta manajemen aparatur sipil negara memang masuk dalam kategori sektor berisiko tinggi terhadap tindak pidana korupsi. Karena itu, penguatan transparansi, digitalisasi layanan, pengawasan internal, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi instrumen penting untuk menutup ruang penyimpangan. (rls/red)
