Menurutnya, pemantauan juga perlu dilakukan terhadap realisasi tambahan anggaran yang telah diberikan kepada Pemda. Dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. “Jadi selain pusat juga bekerja K/L yang sudah turun, daerah yang sudah dapat uang ini juga bergerak,” ujarnya.
Tito menegaskan, percepatan rehab-rekon harus terus dikawal, baik pada tingkat K/L maupun Pemda. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. (Satgas PRR/red)
