Dari sudut pandang filsafat, perilaku Bupati Azhari dapat dilihat sebagai bentuk ketidakjujuran politik. Filsuf Yunani kuno, Plato (428–347 SM) dalam The Republic menekankan bahwa pemimpin sejati adalah “filsuf raja” yang berkomitmen pada kebenaran dan keadilan. Ketika seorang pemimpin seperti Bupati Buton Tengah, Azhari, berbohong kepada rakyat, ia kehilangan legitimasi moralnya.
Para pengusung filsafat Immanuel Kant (1724-1804) menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Menjadikan pesantren dan anak-anak yatim sebagai alat pencitraan politik adalah bentuk dehumanisasi. Dampak buruk dehumanisasi bisa mengakibatkan seseorang mengalami mati rasa emosional, tidak bisa berpikir jernih, stres, dan depresi. Kondisi inilah yang sering kali membuat korban dehumanization mengalami gangguan mental dan bahkan keinginan bunuh diri.
Dari perspektif Filsuf Inggris, John Locke (163201704), dengan teori kontrak sosialnya menekankan bahwa pemerintah ada untuk melindungi hak-hak rakyat. Jika pemerintah semacam Bupati Buton Tengah, Azhari, justru menipu rakyat dengan janji palsu, maka kontrak sosial itu rusak. Perusak kontrak sosialnya harus dievaluasi, diminta pertanggungjawaban, dan jika perlu dibawa ke ranah hukum.
Perilaku seperti ini juga dapat dibaca melalui lensa filsafatnya Michel Foucault (1926-1984), yang melihat kekuasaan sering menggunakan simbol dan wacana untuk mempertahankan dominasi. MoU yang ditandatangani di depan publik hanyalah simbol kekuasaan, bukan komitmen nyata, alias janji palsu belaka.
Kekecewaan para pengurus pesantren bukan hanya soal dana hibah yang tidak cair. Lebih jauh, hal ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Ketika janji pejabat tidak bisa dipegang, masyarakat akan kehilangan harapan.
Bagi pesantren, dana hibah itu bukan sekadar angka, tetapi harapan untuk membiayai pendidikan anak-anak miskin. Ketika janji itu dikhianati, yang dirugikan bukan hanya yayasan, tetapi generasi muda yang seharusnya mendapat kesempatan belajar.
Secara filosofis, kasus ini menunjukkan kegagalan seorang pemimpin dalam menjalankan kontrak sosialnya. Secara moral, ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip keadilan. Dan secara politik, ini adalah tanda bahaya bagi legitimasi pemerintah daerah.
Pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Buton Tengah layak mendapat perlakuan adil, bukan janji palsu. Jika pemerintah daerah ingin mewujudkan Buton Tengah sebagai “Kota Santri” dan “Kota Pendidikan”, maka langkah pertama adalah menepati janji kepada rakyatnya. Tanpa itu, semua visi hanyalah retorika kosong.
Wilson Lalengke menutup pernyataannya dengan himbauan tegas agar masyarakat Buton Tengah tidak membiarkan pejabat semacam Azhari itu berbuat sewenang-wenang terhadap lembaga pendidikan Islam di sana. “Hukum boleh saja diam, tetapi moral tidak bisa diam. Pejabat yang mempermainkan rakyat adalah musuh keadilan. Jika masyarakat Buton Tengah membiarkan, maka kalian semua ikut menjadi bagian dari kejahatan Bupati Azhari itu,” tegas Petisioner HAM PBB 2025 ini. (TIM/Red)