Hal ini menimbulkan paradoks pada visi Asta Cita. Bagaimana mungkin Asta Cita bisa "memperkokoh ideologi Pancasila" jika struktur politik di tingkat daerah hingga pusat masih bersifat hibrid dan pro-pasar?
*Penutup: Menggugat Celah, Menjemput Adab*
Kegalauan Prof. Arief Hidayat dan esai "Marhaenisme Ulu" adalah satu napas perjuangan. Keduanya menuntut kita untuk menanggalkan ego sektoral dan kembali ke UUD 1945 yang ber-Ruh Pancasila.
Kita butuh jalan ksatria untuk merebut kembali "Ulu" yang tergilas. Kepala daerah tidak boleh lagi dibiarkan terkepung oleh kepentingan oligarki berbaju regulasi.
Referensi & Rujukan Perjuangan:
- Hidayat, Arief. (2024). Negara Hukum Pancasila: Teori dan Praktik. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Sembiring, Martin. (2026). "Marhaenisme Ulu Pancasila Tergilas Liberalisme: Menggugat Celah Konstitusi dan Tangis di Bawah Kopiah Hitam". MabesNews.com.
- Sembiring, Martin. "Bupati Marhaen Digilas Liberalisme: Siapa Peduli?" & "Tangis di Balik Peci Hitam".
- Mahkamah Konstitusi & Mahkamah Agung RI. (2025/2026). Kajian Putusan Sengketa Administrasi PPPK & Syarat Usia Pemimpin.
- Soekarno. (1959). Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik/USDEK). Jakarta.
- Baswedan, Anies. (2017-2024). Catatan Retorika Politik dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hibrid.
- Tim Kampanye Nasional. (2024).
- Dokumen Visi-Misi Asta Cita: Menuju Indonesia Emas 2045.