Krista menekankan, penelusuran harus dilakukan secara transparan. Jika hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran, masyarakat berhak mendapat penjelasan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan oleh BWS Kalimantan I Pontianak maupun PT Anugerah Bayuarya Perkasa. Sebaliknya, jika terbukti ada penyimpangan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, terlepas dari siapa pihak yang terlibat.
"Jangan biarkan dugaan ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Semakin lama dibiarkan, semakin besar keraguan masyarakat terhadap integritas pengelolaan proyek pembangunan. Kejati Kalbar, KPK, maupun BPK harus bersinergi memastikan setiap rupiah APBN benar-benar terwujud dalam bentuk fisik yang layak dan berkualitas," pungkas Krista Hadiwijaya. (tim/red)
